BEKASI_DAKTACOM: Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menilai positif kebijakan Polri yang membolehkan Polisi Wanita (Polwan) untuk mengenakan Jilbab.

"Itu bukan masalah premodialisme tapi itu adalah bagian dari hak asasi dan dilindungi undang-undang, terutama pasal 29 UUD 1945" kata Hidayat Nur Wahid, sesaat sebelum talk show di Radio Dakta, Jum'at (27/3/15).

Menurutnya di Eropa, seperti di Prancis, Inggris, bahkan di Amerika, memberikan kebebasan kepada warganya untuk melaksanakan ajaran agamanya teramsuk menggunakan jilbab bagi petugas polisinya yang msulim.

Oleh karena itu katanya, kebijakan Polri membolehkan jilbab atau hijab terhadap anggota Polwan adalah sesuatu yang wajar, dan bagian dari kejujuran untuk melaksanakan Pancasila.

Hidayat juga menyinggung banyaknya janji-jani kampanye terutama pemerintah yang sekarang yang belum dilaksanakan.

"Rakyat belum melihat realisasi dari janji janji kampanye. Masyarakat menunggu reaslisasi janji-janji kampanye itu" tegasnya.

Saat ini rakyat justru merasakan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, beras naik, minyak naik, BBM naik, gas naik, listri naik.

Bahkan yang kita saksikan sekarang ada pejabat yang justru bicaranya tak santun, pejabat arogan  yang menggunakan kewenangan tak arif.***