JAKARTA_DAKTACOM: Muhammad Ismail (60), tokoh masyakat yang sudah 35 tahun tinggal di Muara Angke mengaku menyesal mendukung Jokowi-Ahok saat Pilkada lalu. Betapa tidak, Muhammad Ismail, selalu dijanjikan mendapat sertifikat rumah yang dihuninya sejak zaman Soeharto.

“Saya menyesal pilih Ahok. Padahal dukungan utama dan kemenangan Jokowi-Ahok, 83% dipilih dari masyarakat Muara Angke. Reklamasi ini bukan program pemerintah, tapi untuk kepentingan bisnis. Pelan-pelan nelayan tradisional di Muara Angke akan tergusur dengan pembangunan apartemen dan reklamasi di Muara Angke,” kata Muhammad Ismail sebagaimana dilansir Islampos.com, Rabu (2/12).

Dikatakan Ismail, pemerintah selalu mengajak agar masyarakat Indonesia mencintai bahari. Tapi nyatanya, nelayan tradisional tak diperhatikan.

“Ahok bukan nelayan. Ahok hanya memperbaiki kota, bukan memperbaiki nasib nelayan. Ahok itu tidak punya akhlak jika bicara. Harusnya Ahok memposisikan dirinya sebagai ayah kepada anaknya,” ujar Muhammad Ismail yang juga seorang nelayan.

Para nelayan menampik klaim pengembang yang menyebut laut di dekat tepi Teluk Jakarta memang sudah rusak dan tidak ada lagi nelayan yang melaut di sana. Katanya, kebanyakan nelayan sudah melaut di jarak yang lebih jauh.

Padahal, kata Ismail, masih ada ribuan nelayan tradisional dari ujung Muara Angke sampai Marunda.

“Sekarang, endapan lumpur dari limbah itu sudah 1,5 meter,” ujarnya.

Koordinator Masyarakat Muara Angke yang juga pegiat lingkungan hidup, Bayu Setia mengatakan keterbatasan perahu nelayan tradisional membuat mereka tidak bisa berlayar jauh.

Nelayan yang bisa berlayar dengan jarak jauh biasanya adalah pengusaha besar. Sampai saat ini masih banyak nelayan yang mencari ikan di laut tercemar dan merasakan langsung dampak pencemarannya.

Menurut Bayu, para nelayan menilai reklamasi bukanlah solusi. Pemerintah seharusnya menindak langsung pengusaha yang membuang limbah industrinya di laut. Itulah solusi sesungguhnya. Bukan malah membangun pulau baru.

“Jangan berdalih reklamasi ini adalah solusi. Kami menolak masalah reklamasi ini karena ada puluhan ribu KK yang hidupnya bergantung di Teluk Jakarta. Sementara pemerintah cuma liat saja ada pencemaran di depan mata,” ujar Bayu.