JAKARTA_DAKTACOM: Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Game Online diwarnai dengan aksi walk out dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Aksi ini menyusul tidak ditanggapinya usulan KPAI untuk menghilangkan sejumlah pasal di dalam RPM yang berisi tentang klasifikasi usia pengguna game online.

Pembahasan ini sendiri berlangsung di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada Selasa (2/12).

Ketua Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi KPAI Maria Advianti mengungkapkan ada beberapa hal yang ditolak KPAI terkait rancangan ini. Selain kualifikasi usia, KPAI menolak rating game diselenggarakan oleh pihak developer atau swasta.

"Ketua KPAI sejak awal konsens terhadap RPM ini semata untuk kepentingan perlindungan anak," ungkapnya.

Lembaga negara independen ini juga mendesak dimasukkannya UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ke dalam butir konsideran RPM.

“Alasan KPAI sangat mendasar yakni perspektif perlindungan anak. Kita melihat RPM ini sangat jauh dari semangat untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif game online,” kata Maria Advianti di Jakarta pada Selasa (2/12).

Alasan ketiga penolakan KPAI terhadap RPM adalah terkait rating game online yang saat ini belum jelas. Menurutnya, jika mengacu pada developer di luar negeri, rating game dibuat sendiri oleh mereka.

Maria Advianti mencurigai pembahasan RPM ini hanya akan menguntungkan pihak developer game yang sejak awal ngotot mengabaikan perlindungan anak.

Hal itu dapat dilihat dari segi konten game yang permisif dengan adanya rokok, minuman keras, narkoba, kekerasan dan penyimpangan seksual, dan horor.

“Ini sangat ironis, seharusnya Menteri Rudiantara melihat betapa Presiden Jokowi sangat prihatin dengan maraknya kekerasan dan kejahatan seksual anak," ungkap Maria.