CIKARANG_DAKTACOM: Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Bibit Samad Rianto beranggapan APBD Kabupaten Bekasi rawan dikorupsi menyusul penyerapannya hingga kini masih belum maksimal.

Hal itu dikatakannya, usai Memimpin Rapat Kerja GMPK se-Indonesia di Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, di Kecamatan Setu, Ahad (29/11).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai, penyerapan anggaran yang tidak optimal dan kecil biasanya disebabkan pengguna anggarannya takut ditangkap KPK.

"Kabupaten Bekasi saat ini penyerapan APBD 2015 menjelang akhir tahun baru mencapai kisaran 50 persen," ujarnya.

Seharusnya, pemerintah daerah dalam menyusun anggaran harus benar-benar baik dan faktual, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, bukan dipotong-potong saat penyerapannya berjalan.

Sementara dalam rapat kerja tersebut, menurut Bibit, pihaknya juga mencermati program bantuan pemerintah pusat dengan anggaran Rp 1 miliar tiap desa. Banyak laporan dari anggotanya di daerah terkait dengan program tersebut yang rawan dikorupsi.

Oleh sebab itu, pihaknya menginstruksikan supaya dalam penyalurannya dipantau secara ketat agar sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.