JAKARTA_DAKTACOM: Menurut  Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Nadrattuzaman Hosen, paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi- Jusuf  Kalla yang berorientasi kepada  nawacita tercederai dengan deregulasi yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

"Hal ini tercermin  dengan 9 paket kebijakan peraturan menteri  perdagangan (Permendag)  yang dinilai sangat liberal dan syarat kepentingan importir," ujarnya pada Senin (2/11).

Deregulasi yang semestinya harus dikeluarkan oleh Mendag, kata  Nadrattuzaman adalah mendorong akselerasi eksportir untuk tumbuh dan berkembang, diantaranya adalah pemberian insentif-insentif bagi pelaku usaha berbasis ekspor.

Selama ini secara makro ekonomi, neraca perdagangan nasional lebih besar impor daripada ekspor dampaknya adalah terhadap nilai mata rupiah sebagai alat pembayaran semakin tertekan.

“Jika Mendag berorientasi terhadap liberalisasi dengan memperbesar impor apa artinya kebijakan Jokowi yang berharap agar nilai rupiah bisa stabil. Ini sangat jelas Mendag keluar dari Nawacita” papar Nadra.

“Maka dari itu  Muhammadiyah meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali paket kebijakan ekonomi khususnya deregulasi yang dikeluarkan oleh  Mendag,” ucapnya.