BEKASI, DAKTACOM – Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin, menegaskan pentingnya penguatan peran kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Menurutnya, kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga harus diberikan kewenangan dan dukungan anggaran yang memadai.

"Kelurahan perlu diberi ruang yang lebih luas untuk menyelesaikan persoalan warga secara cepat, tanpa harus menunggu instruksi dari atas. Ini soal efektivitas birokrasi dan pelayanan yang merata," ujar Alimudin.

Alimudin menyoroti masih banyaknya keluhan masyarakat terkait lambannya proses administrasi kependudukan dan minimnya fasilitas pelayanan di tingkat kelurahan.

Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk lebih fokus pada peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dan transparansi pengelolaan anggaran.

Selain itu, Alimudin mendorong agar program-program pembangunan berbasis RW dan RT dikawal oleh kelurahan secara aktif, agar pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Partisipasi warga juga harus diperkuat. Musrenbang di tingkat kelurahan jangan hanya formalitas, tapi benar-benar jadi ruang dialog warga dan pemerintah,” tambah politisi PKS.

Komisi I DPRD Kota Bekasi akan terus mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat kelurahan, agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan dirasakan langsung oleh warga.