BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
JAKARTA, DAKTACOM - Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan komitmennya dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas. Sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.
“BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi, sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Sebagai bagian dari langkah ini, BP Haji telah merekrut 7 mantan penyidik KPK dari Kepolisian serta 1 dari Kejaksaan yang dikenal memiliki integritas tinggi. Mereka kini menempati posisi penting di eselon 2, dan 1 diantaranya mantan penyidik KPK dari kepolisian diusulkan untuk menduduki jabatan eselon 1.
Komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat, penguatan nasionalisme, dan toleransi.
BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh Integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa.
Sumber | : | Humas BP Haji |
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
- Kritik OCCRP, Pakar Hukum: Nominasikan Tokoh Korup Tanpa Bukti adalah Fitnah
- 5 Profil Finalis Tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 Versi OCCRP, Jokowi Salah Satunya
- Akal Bulus BI, CSR Dialirkan ke Individu Lewat Yayasan, Ada Peran Heri Gunawan dan Satori?
- Promo Libur Akhir Tahun Alfamidi
- 85 PERSEN PROFESIONAL INGIN REFLEKSI DIRI YANG LEBIH INTERAKTIF
- ARM HA-IPB DISTRIBUSI 210 PAKET BANTUAN TAHAP 2 KE CILOPANG DAN PANGIMPUNAN, SUKABUMI
- Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12 Persen Berpotensi Perparah Kesenjangan Ekonomi
- KPK Sita Dokumen & Bukti Elektronik Terkait CSR Bank Indonesia
- Kemana Ridwan Kamil Usai Kalah di Jakarta?
- RIDO Batal Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke Mahkamah Konstitusi
- Tinggalkan Anies, Suara PKS Makin Jeblok
- PEMERINTAH MASIH MENGABAIKAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
- Miftah Maulana Mundur dari Utusan Khusus Presiden Prabowo
- KONSEP GURU MENURUT MOHAMMAD NATSIR
0 Comments