JAKARTA_DAKTACOM: Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menyarankan agar kedua belah pihak yang bertikai terkait TPST Bantar Gebang melakukan komunikasi intensif.

Yayat menyayangkan sikap dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki TP maupun anggota DPRD Kota Bekasi yang saling melemparkan ancaman sehingga menimbulkan keresahan di publik.

"Saya paham maksudnya adalah melakukan komunikasi, tapi konteksnya justru semakin meruncingkan masalah. Mungkin seharusnya DPRD Kota Bekasi memakai kata dialog atau silaturahmi, bukan pemanggilan Gubernur," ujarnya pada Senin (26/10).

Yayat menduga adanya persoalan lama yang dibiarkan mengenai masalah TPST Bantar Gebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta hingga membuat hal ini semakin meruncing tanpa dicarikan solusi untuk mengatasinya.

"Pasti masyarakat akan terkena dampaknya apabila ancaman dari Pemkot Bekasi untuk menutup TPST Bantar Gebang benar2 diwujudkan. Pemprov DKI Jakarta juga harus memikirkan alternatif lain utk mengatasi permasalahan sampah mereka," paparnya.

Sebelumnya Komisi A DPRD Kota Bekasi melakukan sidak terhadap armada truk sampah milik DKI Jakarta yang melintas di Jalan Raya Jatiasih dan Jalan Raya Cipendawa.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi, Solihin mengatakan sidak ini dilakukan untuk menertibkan armada truk sampah milik Pemprov DKI Jakarta yang membuang sampah di TPST Bantargebang karena telah ada perjanjian sebelumnya dimana armada truk pengangkut sampah milik Pemprov DKI Jakarta mempunyai jam operasional yakni antara pukul 9 malam hingga 5 pagi.