JAKARTA_DAKTACOM: Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK)  PP Muhammadiyah, mengevaluasi kembali paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla jilid V  yang diluncurkan pada Kamis (22/10).

Melalui Wakil Ketua Bidang Kajian Ekonomi MEK Mukhaer Pakkanna, Muhammadiyah menilai, peluncuran paket kebijakan  ekonomi jilid V, lagi lagi pemerintah   masih berorientasi pada pemihakan  korporasi besar.

Kebijakan tersebut dipahami oleh Muhammadiyah karena dalam rangka akselerasi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi dengan menstimulasi sektor-sektor ekonomi yang dianggap potensial.

Namun, jika dicermati secara seksama, guna mendongkrak kegiatan ekonomi, bukan saja aspek pertumbuhan ekonomi yang harus diutamakan, tapi juga aspek kesejahteraan ekonomi secara agregat.

"Hal ini yang seharunya menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam melakukan kebijakan ekonomi," ungkap Mukhaer Pakkanna, di Jakarta Sabtu (24/10).

Terkait dengan hal tersebut, Mukhaer Pakkanna, meneropong, lagi-lagi  pemihakan pada usaha mikro dan informal dianggap “anak tiri”.

Mereka dianggap tidak mampu menggerakkan ekonomi. Padahal dalam program Nawacita, Presiden Jokowi jelas-jelas menyebutkan bahwa pemerintah harus selalu melindungi segenap bangsa. Usaha mikro dan informal tampaknya belum dianggap pantas  untuk dilindungi.

“Mungkin dianggap karena kontribusinya sangat kecil dalam mendongkrak ekonomi negara,” ujarnya.