Sikap Menkumham Yasonna Laoly yang dituding telah memecah belah Golkar dan PPP, berbuntut pada pelemahan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen. Manuver Menkum Ham ini telah memanaskan suhu politik baik di lingkungan Golkar, maupun PPP. Bahkan tak menutup kemungkinan akan ada aksi kekerasan saat perebutan sekretariat fraksi kubu DPP Aburizal Bakri dengan kubu Agung Laksono. Sementara suhu politik di lingkungan PPP, belum juga mereda, saling klaim antara kubu Romahurmuzy dan Djan Fariz, sebagai Ketua Umum Partai yang legal.

Untuk mengorek seperti apa panasnya suhu politik pasca keluarnya surat Menkum Ham, Yosanna Laoly yang mensyahkan DPP Kubu Agung Laksono, hasil Munas Golkar di Ancol Jakarta, termasuk hak angket yang digulirkan kubu Koalisi Merah Putih (KMP), Dhany Wahab, mewawancarai Heri Budianto Direktur Polcomm  Institute.
 
Dhany Wahab: Kita mengetahui saat ini kubu Koalisi Merah Putih (KMP) sedang menggulirkan hak angket kepada Menkum Ham, terkait dengan SK pengesahan kepengurusan Partai Golkar kubu Munas Ancol.Apa pendapat bapak soal ini?
 
Heri Budianto : Menkun Ham Yasonna Laoly, tidak hanya melakukan intervensi terhadap PPP dan Golkar saja, namun juga dilakukan kepada PAN.

"Nampaknya, PAN juga dipersulit, SK-nya belum keluar. Ada indkasi upaya pemerintah memecah belah PAN juga," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa

Masing-masing memiliki kepentingan politik yang berbeda, dalam konteks ini menurut saya situasi politik ini mempengaruhi banyak hal, misalnya soal Golkar. Dalam situasi sekarang soal golkar dan ini berbeda dengan persoalan PPP, walaupun penanganannya nyaris sama.

Apa yang saya katakan berbeda misalnya  persoalan Golkar ini sudah melalui Mahkamah partai, lalu soal PPP itu belum. Jadi kalau dikatakan intervensi politik itu dipersentasikan, soal PPP itu persentasinya lebih  besar kekuatan politisnya, membela kubu muktamar Surabaya. Kalau dalam proses Golkar ini yang saya sayangkan, saya sudah mengatakan bahwa kubu Bali yang legitimate. Legitimate yang sama seperti itu dikatakan teman-teman pengamat.Bahkan Prof. Dr. Muladi juga mengatakan legitimate itu artinya  dihadari oleh seluruh DPD 1 dan DPD 2. Tapi dalam melakukan politik internalnya kalah cantik dengan permainan Munas ancol. Kenapa bisa kalah cantik, meskinya kalau ingin diselesaikan secara hukum tidak perlu hadir dalam sidang Mahkamah partai, seperti yang dilakukan pada sidang Mahkamah 1 dan 2. Tapi pada sidang Mahkamah partai berikutnya kubu Aburizal Bakrie ini hadir, sehingga  dikerjain  di dalam Mahkamah partai. Maka pada akhirnya keputusan Mahkamah partai ini digunakan dasar Menkumham, nah dalam hal ini Menkumham  agak sedikit mempunyai posisi yang kuat secara hukum.

Dhany Wahab: Melihat memanasnya suhu politik di DPR terutama soal siapa yang berhak menjadi ketua Fraksi, menurut bapak apakah akan berpotensi untuk terjadi kekerasan?

Heri Budianto : Jika balik lagi kepermasalahan koalisi merah putih dan koalisi ini bisa hebat, maka saya katakan kita agak khawatir melihat situasi politik kembali menghangat dan ini menurut saya membahayakan situasi politik internal Golkar yang masuk dalam parlemen, misalnya saya di sini justru melihat jangan-jangan terjadi benturan fisik karena berebut soal sekretariat fraksi, karena Agus Gumiwang  Kartasasmita akan segera menempati dan memberikan deadline  sampai tanggal 29 kepada Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo.


Dhany Wahab : Jadi ini persoalan yang  harus segara diselesaikan, tetapi bang Heri melihatnya seperti apa sesungguhnya sikap presiden dalam persoalan ini? apakah  memang ada kesengajaan dari pemerintah untuk  menggunakan kekuasaan dalam  memperlemah  koalisi merah putih dengan menghadirkan dualisme kepemimpinan, baik di Golkar maupun PPP.

Heri Budianto: Ya itu, yang saya katakan tadi, bahwa dalam persoalan ini apakah kemudian presiden ini mengetahui secara persis, misalnya apa yang sudah dilakukan oleh Menkumham, itu menjadi pertanyaan, jangan-jangan Menkumham  mengambil langkah sendiri tanpa diketahui presiden, contoh  bisa saja seperti itu, cuma  jika ditanya tentang presiden mengenai permasalahan ini ya presiden terlambat mengambil sikap. Meskinya presiden  bergerak cepat  dalam menyelesaikan kalau memang presiden tidak sejalan dengan menteri maka presiden harus mengambil langkah, kalau kemudian presiden mengatakan seperti itu maka presiden  harus mengambil sikap jadi rakyat  tidak menuduh  atau pihak-pihak tertentu katakana koalisi merah putih menuduh  presiden membiarkan persoalan ini. Konflik antara koalisi merah putih khususnya Golkar dengan Menkumham sehingga situasi  politik bisa kondusif. Menurut saya ini akan merembet  soal Plt. Kapolri  mengikuti fit and Proper Test di DPR jadi situasi politik kembali memanas.

Dhany Wahab: Jadi, apa presiden sangat lambat merespon situasi politik terutama kasus PPP dan Golkar, sehingga menimbulkan  kegaduhan baru di tengah  masyarakat

Heri Budianto: Ya. Meskinya presiden cepat mengambil keputusan agar situasi politik tidak kembali tegang. Nah  kalau seperti  sekarang ini situasi politik di Golkar dan PPP berlarut-larut,  menurut saya tidak salah jika pada akhirnya publik mengatakan jika presiden lambat mengambil keputusan.

Dhany Wahab:  Apa pengaruhnya jika hak angket benar-benar digulirkan.


Heri Budianto: tentang hak  angket kalau untuk menteri menurut saya hak politik cuma memang kita pertanyakan juga  satu hal, apakah solit, karena Golkar pecah, PPP pecah. Ini juga menurut saya soliditas  dari pada koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen harus diakui bahwa sudah mulai berkurang dibandingkan dengan awal-awal  dulu ketika memimpin merebut pimpinan MPR dan merebut pimpinan DPR dan menyusun fraksi.

Dhany Wahab: Jadi memang kepemimpinan Jokowi-Jk berkepentingan untuk mendapatkan dukungan dari fraksi-fraksi di koalisi merah putih, sehingga ke depan jalannya pemerintahan bisa lebih kuat.

Heri Budianto: Itu adalah fakta yang tak bisa ditinggal menurut saya.***