Nasional /
Follow daktacom Like Like
Senin, 22/01/2024 17:00 WIB

DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?

DPR RI
DPR RI
DAKTA.COM - Rasa kecewa menghinggapi advokat TPUA dan sejumlah tokoh yang ingin bertemu DPR untuk menyampaikan aspirasi. Betapa tidak, sebelumnya kami merasa lega karena Ketua DPR RI Puan Maharani telah membuka pintu untuk menyerap aspirasi Pemakzulan Presiden Jokowi. (Kamis, 11/1/2024).
 
Karena itulah, pada Rabu 17 Januari 2024 kami mengirimkan Surat Permohonan Audiensi kepada Pimpinan DPR RI juga kepada 9 Fraksi DPR RI, yang waktunya kami usulkan pada Hari Senin, 22 Januari 2024. Namun, Karena hingga Ahad (21/1) tidak ada surat balasan, juga tidak ada telpon/WA konfirmasi dari DPR, bahkan saat penulis mengirim pesan WA menanyakan pada Sekjen DPR R1 Indra Iskandar, tidak juga merespons, maka kami berinisiatif mendatangi gedung DPR RI yang notabene rumah rakyat.
 
Dengan dasar itikad baik, kami mendatangi gedung DPR RI pada Senin (22/1), sesuai waktu yang kami usulkan. Niat kami menanyakan, apakah sudah ada jadwal atau setidaknya ada staf DPR RI yang menerima aspirasi kami, atau setidaknya mendapatkan kepastian kapan agenda audiensi akan dilaksanakan.
 
Sejumlah advokat dan tokoh ikut hadir. Selain penulis dan Bang Eggi Sudjana ada dari unsur Aktivis Buruh Daeng Wahidin, ada advokat Azam Khan, Kurnia Tri Royani, Yahya Rasyid, ada Bunda Merry dari Lampung, ada Arif Ikhsan, dan banyak tokoh lagi yang turut hadir. Totalnya sekitar 20 orang.
 
Alih-alih mendapat kepastian, diizinkan masuk untuk bertemu anggota Dewan yang terhormat atau minimal staf yang mewakili, kami malah dilarang masuk. Alasannya, tidak ada agenda terjadwal dari DPR RI untuk audiensi. Kami terhalang di gerbang pengiriman surat.
 
Kami tetap ingin masuk, agar bisa ke bagian Sekretariat Dewan DPR RI untuk memastikan langsung. Sekaligus, kami sudah membawa setumpuk berkas dokumen bukti aspirasi Pemakzulan Jokowi, karena sebelumnya Puan Maharani meminta bukti dan urgensinya.
 
Alih-alih diizinkan masuk, kami tetap dihalangi untuk masuk ke rumah rakyat. Gedung DPR RI yang dibayar dari pajak rakyat, justru diharamkan untuk didatangi oleh rakyat.
 
Akhirnya kami melakukan konferensi pers di depan gerbang bagian persuratan DPR RI. Menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kami, dengan harapan jika video kami sampai kepada anggota DPR RI, diharapkan ada yang menindaklanjuti. Dari 575 anggota DPR RI, masak tidak ada satupun yang aspiratif? 
 
Pasca konferensi pers, bang Eggi Sudjana tetap meminta penulis untuk menyampaikan dokumen permohonan penyampaian aspirasi Pemakzulan Jokowi, yang memuat dasar hukum, alasan, bukti dan urgensinya. Alhamdulillah, lewat bantuan seseorang surat tersebut telah diterima oleh bagian penerimaan surat Sekretariat DPR RI, diterima oleh Staf Ketua : 021 5715 324 / 328.
 
Entahlah, apakah DPR masih akan merespons aspirasi Pemakzulan. Kami khawatir, pernyataan Puan Maharani yang berjanji akan menerima aspirasi Pemakzulan Jokowi hanyalah manuver politik untuk meningkatkan posisi tawar politik PDIP dihadapan Presiden Jokowi. Mengingat, saat ini hubungan PDIP - Jokowi sedang tidak baik.
 
Terlepas apapun yang melatari pernyataan Puan, kami telah itikad baik menyerahkan surat permohonan Audiensi dan siap menyerahkan bukti aspirasi Pemakzulan Presiden Jokowi. Sehingga, setiap saat kami siap berdialog untuk didengar aspirasinya, untuk menjelaskan langsung alasan, bukti dan urgensi pemakzulan Presiden Jokowi. [].
Reporter : Ardi Mahardika
- Dilihat 509 Kali
Berita Terkait

0 Comments