JAKARTA_DAKTACOM: Kenaikan anggaran  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) semestinya mampu menggambarkan betapa Kementerian ini berpihak pada perlindungan anak dan penyelesaian masalah-masalah anak. Sayang, programnya justru tidak menggambarkan hal tersebut.

Hal ini disampaikan anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid ketika mengkritisi program dan anggaran Kemeterian PPPA dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri PPPA, Menteri PP dan PA, Yohana Yembise, di Gedung DPR, Selasa (20/10).

Kenaikan anggaran sampai Rp 1.269.331.578.000, lanjut Hidayat, diharapkan akan menjawab sebagian permasalahan utama anak dan perempuan Indonesia.

"Tadi ibu tidak suka istilah darurat. Apapun istilahnya, tapi (kondisi darurat) itu disebut juga oleh Menteri Sosial. Hari ini di Koran Tempo ada pernyataan Ketua Komnas PA Aris Merdeka Sirait bahwa pencabulan anak di Jakarta meningkat, sampai bulan ini sudah 662 kasus, padahal tahun lalu setahun hanya 570 kasus," tutur Hidayat.

Dalam kondisi seperti ini, lanjut Hidayat, rencana program dan anggaran Kementerian PPPA sama sekali belum menyampaikan secara spesifik, kepedulian kementerian ini terhadap masalah keluarga.