JAKARTA, DAKTA.COM  Pembangunan infrastruktur pendidikan tahan bencana perlu menjadi perhatian pemerintah dan mendesak, mengingat kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana alam.

Contohnya pada 21 November 2022 lalu saat gempa berkekuatan 5,6 M menghantam Cianjur yang kemudian diikuti oleh ratusan gempa susulan dengan skala yang lebih kecil.

Beberapa minggu  kemudian, gempa berkekuatan 6,4 M kembali menghantam Jawa Barat, tepatnya di wilayah  Garut. Pada awal Desember, Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi dan  menyebabkan ribuan penduduk terpaksa mengevakuasi diri.

“Berbagai kasus kerusakan bangunan sekolah di atas memperlihatkan bahwa ada persoalan  serius dalam penanganan infrastruktur sekolah, baik dari segi kualitas bangunan hingga  respon pemerintah dalam menangani bangunan sekolah rusak,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza.

Berdasarkan kajian dari BNPB dan Bank Dunia, sebanyak 75% sekolah di Indonesia berada  di lokasi rawan bencana. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembangunan infrastruktur  sekolah yang tahan bencana menjadi prioritas di Indonesia.

Nadia melanjutkan, lebih jauh lagi, belum ada mekanisme pemeliharaan gedung sekolah yang efektif yang disesuaikan dengan tingkat kerusakannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan  bencana. Dengan pemeliharaan gedung sekolah secara rutin, maka biaya rehabilitasi gedung sekolah akan lebih terjangkau dibandingkan dengan pembiayaan rehabilitasi gedung yang rusak berat.

Rusaknya gedung sekolah berdampak buruk pada proses pembelajaran dan pencapaian  akademik siswa dan dapat menghilangkan akses siswa terhadap fasilitas pendukung pembelajaran, seperti laboratorium, ruang kelas, sanitasi yang memadai, hingga akses perangkat teknolog. Rusaknya gedung sekolah juga mengancam keselamatan warga sekolah.

Selain itu, di tengah-tengah upaya pemerintah dalam proses pemulihan pasca pandemi,  kerusakan gedung sekolah dapat mendisrupsi kegiatan belajar mengajar dan penanggulangan learning loss hingga meningkatkan angka putus sekolah.

Rehabilitasi bangunan sekolah yang merata juga mendesak karena kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana alam.

Jauh sebelum itu, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) juga telah berulang kali  mengingatkan tentang adanya potensi bencana, seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah  longsor akibat peralihan ke musim penghujan yang terjadi di hampir semua provinsi di  Indonesia.

“Mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, perlu adanya penekanan pada mekanisme  pembangunan dan rehabilitasi sekolah yang berorientasi tahan bencana sebagai salah satu  upaya mencapai pendidikan yang resilien,” urai Nadia, dengan menambahkan perlunya pendataan yang baik terkait jumlah sekolah rusak  dan tingkat keparahannya dapat menjadi langkah awal dalam mekanisme rehabilitasi sekolah yang efektif.

Perhatian terhadap pembangunan sekolah, seperti menggunakan material bangunan yang  tahan bencana dan dibangun dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga  sekolah. Selain itu, untuk mengimbangi adanya kesadaran kebencanaan, perlu adanya  perhatian terhadap pemberian materi kebencanaan kepada pelajar di sekolah sesuai dengan  konteks lokal masing-masing daerah.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat tetap  berjalan di tengah-tengah pemulihan bencana. Adanya fasilitas pembelajaran jarak jauh  seperti ketersediaan layanan internet dan gawai yang memadai hingga penyesuaian  kurikulum menjadi sangat penting untuk menyesuaikan kondisi pascabencana.

Selain itu, adanya pendidikan kebencanaan juga perlu dipertimbangkan tiap sekolah agar  para pelajar memiliki pengetahuan dan kewaspadaan yang memadai dan diharapkan dapat  mengurangi jumlah korban akibat bencana alam di Indonesia.