Penetapan Harga Acuan Pembelian Kedelai Tidak Atasi Permasalahan Produktivitas dan Skala Produksi
DAKTA.COM - Rencana pemerintah untuk menetapkan harga acuan pembelian tidak mengatasi akar permasalahan produktivitas kedelai dan berpotensi menimbulkan masalah baru bagi pengrajin dan konsumen.
”Masalah utama pertanian kedelai adalah produktivitas dan tingginya ongkos produksi. Produktivitas yang kurang baik serta ongkos produksi yang tinggi, di antaranya karena skala usaha yang kecil, membuat kedelai yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan kedelai impor, yang selain kualitasnya bersaing, juga lebih terjangkau,” jelas Head of Agriculture Research dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta.
Harga acuan pembelian yang direncanakan adalah sebesar Rp 10.000 per kilogram dengan tujuan untuk memberikan kepastian pendapatan bagi petani di saat harga kedelai sedang tinggi.
Memang, di saat harga tinggi seperti saat ini, harga acuan tersebut dapat menjamin pendapatan petani. Namun, di sisi lain, hal ini berarti pengrajin tahu dan tempe serta konsumen berpenghasilan rendah harus membeli bahan baku kedelai dengan harga tinggi.
Aditya menyebut, alih-alih menetapkan harga acuan pembelian, pemerintah perlu memikirkan kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dan produktivitas kedelai. Hal ini tidak mudah mengingat berbagai keterbatasan yang ada.
Penggunaan teknologi pada pertanian kedelai masih terbilang minim. Hal tersebut juga tidak didukung oleh infrastruktur pendukung yang memadai.
Di sisi lain, petani lebih mengutamakan budidaya padi dan jagung yang terbilang lebih menguntungkan. Sedangkan kedelai umumnya diperlakukan sebagai tanaman selingan.
Selain itu, iklim tropis di Indonesia secara umum tidak terlalu cocok untuk kedelai yang hanya tumbuh subur di daerah sub-tropis, misalnya di Amerika Serikat, salah satu produsen terbesar dan eksportir utama kedelai ke Indonesia.
Selain itu drainase yang buruk juga menyebabkan tanah juga menjadi kurang ideal untuk pertumbuhan kedelai. Produksi kedelai di Indonesia harus menyesuaikan dengan pola dan rotasi tanam.
Penelitian CIPS merekomendasikan upaya peningkatan produktivitas lahan maupun tenaga kerja melalui penggunaan benih unggul, peningkatan akses petani terhadap pupuk, penanganan serangan hama / Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penggunaan alat mesin pertanian atau mekanisasi.
Selain itu, juga dapat dilakukan perbaikan teknik budidaya, perbaikan dan perluasan jaringan irigasi, penggunaan modifikasi cuaca untuk mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor pertanian.
Perlu diingat, kedelai adalah jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Sementara itu di Indonesia, curah hujan yang tinggi pada musim hujan sering berakibat tanah menjadi jenuh air.
Produksi kedelai domestik kian merosot tiap tahunnya. Berdasarkan data USDA, Indonesia menghasilkan 580.000 ton kedelai di tahun 2015 dan merosot 18 persen menjadi hanya 475.000 ton pada tahun 2020.
Berdasarkan data yang dihimpun CIPS melalui Food Monitor, penurunan ini berbanding terbalik dengan jumlah total konsumsi nasional pada 2020 yang meningkat sebesar 15 persen mencapai 3.283.000 juta ton dari total konsumsi 2015 yang berjumlah 2.854.000 juta ton.
Sumber | : | CIPS |
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
- Specta Color Zumba Bersama Liza Natalia di WaterBoom Lippo Cikarang
- BPR Syariah HIK Parahyangan Raih Penghargaan Infobank Sharia Award 2024
- RUPSLB PT Lippo Cikarang Tbk Setujui Rights Issue 3 Miliar Saham untuk Pengembangan Bisnis
- CIMB Niaga Suryacipta Dipimpin Banker Muda Inspiratif Krisfian A. Hutomo
- Kurniasih Dukung Upaya Kemenaker Agar Tidak Ada PHK di Sritex
- Anggota IKAPEKSI INDONESIA Desak Penyelesaian Konflik dan Langkah Hukum terhadap Pelanggar
- LPCK Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Asri dan Harmonis
- LPCK Terus Berinovasi Sambut Pertumbuhan Pasar Properti
- IKAPEKSI Gelar Munaslub, Pranyoto Widodo Terpilih Sebagai Ketua DPP Periode 2024-2029
- POJK Merger BPR/S, Ini Kata Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah
- Perbarindo DKI Jakarta dan Sekitarnya Gelar Rakerda. Bahas Merger BPR/S
- Peserta Tunggak Iuran, BPJS Kesehatan Cabang Bekasi Dorong Manfaatkan Program Rehab
- Bank Syariah Artha Madani Raih 2 Penghargaan Tata Kelola di GRC Awards 2024
0 Comments