CIKARANG_DAKTACOM: Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bekasi meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tidak mempersulit pencairan Dana Alokasi Desa tahap II.

Pencairan dana desa tahap II dengan jumlah 40 persen, belum juga dicairkan oleh BPMPD, mereka beralasan, banyak pemerintahan desa yang belum menyerahkan SPJ tahap I sehingga DAD yang berasal dari APBN belum dicairkan.

Sekretaris Umum APDESI Kabupaten Bekasi, Jaut Sarja Winata kepada Ardi Mahardika, Jumat (2/10/2015) mengatakan, pihaknya mendorong agar pencairan itu segera dicairkan, karena anggarannya untuk kepentingan desa.

Ia menilai BPMPD tidak responsif dan lamban mempercepat pencairan anggaran tersebut, semestinya pencairannya segera dilakukan sambil menunggu pihak desa menyelesaikan LPJ termin pertama.

"Sesuai arahan Kemendesa PDTT sudah jelas bahwa pencairan dana desa cukup dengan menggunakan APBD Desa, tidak perlu lagi mengajukan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun RKP Desa," tegasnya

Jaut menambahkan, pada termin pertama dana desa yang dikucurkan seharusnya 340 juta rupiah, namun mengendap di Pemerintah daerah dan hanya dikucurkan 130 juta rupiah atau baru 20 persen, berbeda dengan di daerah lain yang sudah dikucurkan rata-rata mencapai 40 persen.***