Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Senin, 22/11/2021 11:00 WIB

Persoalan Banjir dan Jalan Rusak di Kabupaten Bekasi Sering Dikeluhkan Masyarakat

Talkshow Adhikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat
Talkshow Adhikarya Parlemen DPRD Provinsi Jawa Barat
BEKASI, DAKTACOM - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat DR. H. Abdul Jabar Majid M.A menyebut persoalan infrastruktur dan banjir banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Dapilnya. 
 
Abdul Jabar dalam talkshow Adhikarya Parlemen di Radio Dakta, Senin (22/11) mengatakan anggota dewan setiap tahun selalu melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil). Sebagai anggota DPRD dari Dapil 9 yang meliputi Kabupaten Bekasi ada dua hal yang sering dikeluhkan yaitu banjir dan infrastruktur. 
 
"Setiap kali saya reses, untuk menyerap aspirasi, banjir dan kerusakan jalan paling banyak disuarakan masyarakat, salah satunya jalan Cikarang-Cibarusah, jalan Lemahabang dan jalan Kalimalang yang menjadi kewenangan provinsi. Keluhan yang itu menjadi dasar untuk melakukan perencanaan anggaran di tahun selanjutnya," katanya. 
 
Dijelaskan Abdul Jabar, untuk jalan Cikarang-Cibarusah yang sering jadi keluhan, masyarakat harus paham soal pembebasan lahannya yang masih terkendala dari Pemkab Bekasi, sementara Pemprov tinggal membangun jalannya saja. 
 
"Kita masih nunggu Pemkab untuk membebaskan jalannya, kalau dipaksa dibangun, drainasenya gak ada pasti rusak lagi. Ini yang nantinya didorong ke Pemkab Bekasi supaya dipercepat," tegasnya. 
 
Untuk penanggulangan banjir, memang saat ini hanya dilakukan parsial saja, oleh pemerintah, Jabar dan kabupaten. Yang jadi persoalan adalah saat ini pembangunan perumahan diatas lahan yang sejak dulu menjadi penampungan air, ditambah lagi meluapnya sungai dan air rob. 
 
"Sejauh ini beberapa sungai yang sering meluap dinormalisasi, contohnya Kalijambe yang anggarannya kalau tidak salah Rp5 milyar, banyak sungai juga yang telah dinormalisasi, anggarannya dari Jawa Barat dan pemerintah sekitar Rp21,5 miliar," tuturnya. 
 
Terkait dengan optimalisasi kinerja DPRD, politisi kawakan PKS ini mengatakan lembaga legislatif sudah menerbitkan 12 Perda, dari 18 yang masuk kedalam program legislasi daerah (Prolegda). 6 raperda diharapkan bisa dikebut di akhir tahun ini termasuk juga sudah mengesahkan Perda Pesantren yang merupakan turunan dari undang-undang. 
 
"Kami berkeinginan agar Perda pesantren yang sudah ada ini bakal secara jelas mengatur mengenai pembinaan terhadap lembaga pesantren, karena sebelumnya Pemprov hanya memberikan hibah saja, nantinya dengan adanya Perda memberikan jaminan fasilitasi kemandirian santri dan lembaganya," jelasnya. 
 
Diakui Abdul Jabar karena belum ada peraturan gubernur (Pergub) Perda belum berjalan, kedepan seluruh anggota DPRD dari Dapil 9 akan turun dalam rangka melakukan sosialisasi ke masyarakat. 
 
"Di akhir tahun ini, kami sedang menyusun APBD 2022, untuk proses kegiatan pembangunan, kesehatan dan pendidikan termasuk juga persiapan pembiayaan anggaran Pilkada 2024, karena membutuhkan biaya besar, dan anggarannya dibagi pertahun sampai pada pelaksanaannya nanti," ucapnya. 
 
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan, di dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten sehingga anggarannya bisa diusulkan dan masuk skala prioritas. 
 
"Untuk yang jadi kewenangan kabupaten, dan pusat kami senantiasa berkoordinasi dengan anggota DPRD kabupaten dan DPR agar mereka juga mengusulkan anggaran yang jadi permintaan masyarakat," tandasnya***
Reporter : Ardi Mahardika
- Dilihat 295 Kali
Berita Terkait

0 Comments