JAKARTA, DAKTA.COM - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Leaders Summit on Climate Change yang disampaikan Kamis (22/4) malam.

Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati memprotes pernyataan Jokowi di forum internasional tersebut karena dianggap tidak menekankan tingginya urgensi penanganan krisis iklim, berkaca pada rentetan bencana di Indonesia. Dia bahkan menyebut Jokowi tidak memiliki kepekaan dalam menghadapi krisis perubahan iklim.

"Tidak ada sense of crisis kepala negara atas situasi Indonesia yang secara nyata sudah menderita dampak perubahan iklim. Seperti cuaca ekstrem yang memicu banjir besar di Kalimantan Selatan, serta siklon tropis Seroja yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya," tutur Yaya - sapaan akrab Nur Hidayati melalui keterangan tertulis yang diterima Dakta Jumat (23/4).

Karena termasuk negara yang terdampak besar, Nur Hidayati menilai Indonesia seharusnya bisa memimpin arah kebijakan global agar mulai menggerakkan langkah konkret penurunan emisi gas rumah kaca.

Sehingga, dia pun berharap Jokowi menyatakan sikap yang tegas dalam pidatonya di hadapan dunia. Namun ia menyayangkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu justru tidak menunjukkan langkah yang istimewa.

Komitmen penurunan emisi yang agresif, sambung Nur Hidayati, tidak disampaikan Jokowi dalam pertemuan tersebut. Dia menilai Jokowi seolah gamang karena tidak mengambil langkah berani yang menginspirasi pemimpin lain.

"Presiden justru melakukan business as usual, yaitu penanganan perubahan iklim berbasis proyek, yang dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya terbukti tidak berhasil dan tidak berkelanjutan," pungkas Nur.

Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan Jokowi melalui pidatonya menegaskan bahwa Indonesia sangat serius mengendalikan perubahan iklim. Ia menekankan, penanganan krisis iklim sudah menjadi kepentingan nasional.

Siti mengatakan dalam forum internasional itu Jokowi juga mengajak para pemimpin negara lain memajukan pembangunan hijau dan memperkuat kemitraan global untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Dia mengklaim, Indonesia sudah memiliki banyak pencapaian dalam upaya menekan krisis iklim. Strategi ke depan juga dipetakan dengan tujuan mempercepat proyek percontohan target net zero emission (wilayah tanpa emisi) dengan membangun Indonesian Green Industrial Park seluas 12,5 ribu hektare.

"Melalui kebijakan, pemberdayaan dan penegakan hukum, laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektare, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia," kata Situ Nurbaya melalui cuitan di akun pribadinya di Twitter.

Politikus Partai Nasdem itu juga menyoroti upaya rehabilitasi yang ditargetkan pada 620 ribu hektare mangrove hingga 2024. Menurutnya langkah ini bakal mendorong daya serap karbon hingga empat kali lipat kemampuan hutan tropis.