CIKARANG_DAKTACOM: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi sudah dua kali tak menghadiri pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Corporate Social Responcibility (CSR) yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Kabupaten Bekasi.

Padahal pembahasan Raperda CSR ini segera memasuki tahapan final karena telah dibahas Pansus VIII sejak beberapa minggu lalu.

Soal mangkirnya Apindo dari pembahasan Raperda CSR ini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris pada Senin (22/9) mengaku sangat menyayangkan dan mengutuk keras hal tersebut.

Padahal pihaknya menginginkan adanya masukan dari pengusaha terkait dengan pengelolaan CSR ke depan, agar dari segi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bisa dibantu.

Menurutnya, ketidakhadiran Apindo adalah bukti bahwa mereka tidak mempunyai niat baik, oleh sebab itu pihaknya akan memanggil kembali dan apabila diperlukan ijin usaha mereka tidak usah diperpanjang.

Daris juga berkaca pada wilayah Kutai Kartanegara yang dikunjungi bersama dengan anggota pansus ketika studi banding, dimana wilayah tersebut sudah memaksimalkan pengelolaan CSRnya.

Kutai Kertanegara berani memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan CSR dengan mencabut ijin usahanya.

Pihaknya juga berjanji akan menerapkan hal serupa, menurutnya jika perusahaan yang mendiami usaha tetapi tidak memberikan kesejahteraan hal itu sama saja dengan penjajahan.