Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 12/01/2021 11:12 WIB

Polemik Pembangunan Toilet Sekolah di Bekasi; Perlu Keterbukaan Anggaran

Webinar Dakta bertema Anggaran Fantastis Pembangunan WC Sekolah di Kabupaten Bekasi
Webinar Dakta bertema Anggaran Fantastis Pembangunan WC Sekolah di Kabupaten Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Permasalahan pembangunan 488 toilet sekolah di Kabupaten Bekasi menuai kontra. Hingga saat ini kasus itu telah masuk ke Gedung Merah Putih (KPK).
 
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi Uryan Riana menyoroti kurang terbukanya secara detail rencana anggaran kerja yang disampaikan Pemda kepada anggota legislatif.
 
"Ranah kita sedikit sekali memasukan konsep anggaran pembangunan. Kita biasanya terima sudah dalam bentuk makro. Jadi kebutuhan berapa misalnya dalam pembangunan toilet itu, kita tidak tahu. Karena tidak disampaikan secara detail tadi itu," tegas Uryan dalam Webinar Dakta bertema; Anggaran Fantastis Pembangunan WC Sekolah di Kabupaten Bekasi pada Selasa (12/1).
 
Sehingga, lanjutnya, ketika persoalan polemik pembangunan toilet itu ramai dibicarakan pihaknya tidak mengetahui. "Kita tidak pernah dikasih Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Mohon maaf, anggaran yang dimasukan itu anggaran global. Dan ini kelemahan kita," ujar Uryan.
 
Pengamat Kebijakan Publik dari Institut Bisnis Muhammadiyah (IBM) Bekasi, Hamluddin melihat polemik yang terjadi dalam pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi lantaran belum maksimalnya kebijakan yang dibutuhkan masyarakat.
 
"Harus ada skala prioritas. Dan realistis dalam penggunaan anggaran negara. Jangan sampai warga yang kemudian jadi korban," kata Hamluddin.
 
Sementara itu, Koordinator Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman menjelaskan perencanaan penggunaan anggaran yang kerap salah dilakukan pejabat negara tidak dilakukan usulan dari bawah.
 
"Malah kelemahan terus berulang yakni transparansi. Bikin APBD cuma copy paste," pungkas Jajang.
 
Dari kasus polemik pembangunan toilet itu, menjadi bom waktu yang kemudian semua pihak akhirnya melek dalam proses penggunaan uang negara.
 
"Dari harga tidak sesuai. Apakah ada menguntungkan pihak lain? Harus ditindak lanjuti," katanya.
Reporter :
- Dilihat 1019 Kali
Berita Terkait

0 Comments