Selasa, 24/11/2020 11:01 WIB
HNW: Kedepankan Dialog Antara Pemerintah dengan HRS
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Publik Dakta
BEKASI, DAKTA.COM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air. Demikian pernyataan tersebut disampaikan HNW kepada Dakta dalam Dialog Publik melalui webinar, Selasa (24/11).
Menurutnya, dengan kepulangannya Habib Rizieq mampu menggelorakan semangat cinta Tanah Air dan menyelamatkan Indonesia dari segala bentuk penjajahan. HNW menegaskan bahwa Imam Besar Front Pembela Islam itu tidak memusuhi pemerintah atau TNI.
Ia mengatakan bahwa dari dulu, Tentara Nasional Indonesia dikenal dekat dengan Ulama. HNW menyarankan, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD segera menemui HRS, untuk menjaga harmoni kehidupan keumatan, berbangsa, dan bernegara. "Seperti halnya Mahfud MD menemui syekh Abdul Jaber da’i dan ulama hafidz Al-Qur’an yang menjadi korban penusukan saat dakwah di Lampung beberapa waktu lalu," papar HNW.
Publik serta umat menyambut baik kegiatan silaturahim yang sangat menyejukkan itu, yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang bermanfaat bagi harmoni kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara.
Menurutnya tidak perlu ada rekonsiliasi karena memang tidak ada permasalahan antara Habib Rizieq dan pemerintah. Namun dirinya minta semua pihak untuk duduk bersama dan membicarakan hal-hal baik bagi Indonesia ke depannya.
Sementara Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan yang belakangan ini ramai diberitakan bukan kali saja terjadi di Tanah Air. Publik jarang mendengar ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban karena menimbulkan kerumunan massa selama pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum bersikap adil untuk melakukan penindakan protokol kesehatan selama massa pandemi Covid-19 ini," tegas Sugito.
Sebab, jika dalam acara Maulid Nabi SAW dan akad nikah anak Habib Rizieq Shihab dilakukan klarifikasi atas kerumunan, maka pada acara pendaftaran calon kepala daerah seperti Calon Wali Kota Solo yang tak lain adalah anak Presiden Joko Widodo, Gibran harus dilakukan penindakan.
"Soroton hukum terhadap Habib Rizieq bukan semata karena pelanggaran protokol kesehatan, namun ada upaya lebih dari itu," pungkas Sugito.
| Reporter | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments