Selasa, 24/11/2020 11:01 WIB
HNW: Kedepankan Dialog Antara Pemerintah dengan HRS
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dalam Dialog Publik Dakta
BEKASI, DAKTA.COM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menyambut baik kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Tanah Air. Demikian pernyataan tersebut disampaikan HNW kepada Dakta dalam Dialog Publik melalui webinar, Selasa (24/11).
Menurutnya, dengan kepulangannya Habib Rizieq mampu menggelorakan semangat cinta Tanah Air dan menyelamatkan Indonesia dari segala bentuk penjajahan. HNW menegaskan bahwa Imam Besar Front Pembela Islam itu tidak memusuhi pemerintah atau TNI.
Ia mengatakan bahwa dari dulu, Tentara Nasional Indonesia dikenal dekat dengan Ulama. HNW menyarankan, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD segera menemui HRS, untuk menjaga harmoni kehidupan keumatan, berbangsa, dan bernegara. "Seperti halnya Mahfud MD menemui syekh Abdul Jaber da’i dan ulama hafidz Al-Qur’an yang menjadi korban penusukan saat dakwah di Lampung beberapa waktu lalu," papar HNW.
Publik serta umat menyambut baik kegiatan silaturahim yang sangat menyejukkan itu, yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan yang bermanfaat bagi harmoni kehidupan keumatan, berbangsa dan bernegara.
Menurutnya tidak perlu ada rekonsiliasi karena memang tidak ada permasalahan antara Habib Rizieq dan pemerintah. Namun dirinya minta semua pihak untuk duduk bersama dan membicarakan hal-hal baik bagi Indonesia ke depannya.
Sementara Ketua Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo Prawiro menjelaskan pelanggaran protokol kesehatan yang belakangan ini ramai diberitakan bukan kali saja terjadi di Tanah Air. Publik jarang mendengar ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban karena menimbulkan kerumunan massa selama pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum bersikap adil untuk melakukan penindakan protokol kesehatan selama massa pandemi Covid-19 ini," tegas Sugito.
Sebab, jika dalam acara Maulid Nabi SAW dan akad nikah anak Habib Rizieq Shihab dilakukan klarifikasi atas kerumunan, maka pada acara pendaftaran calon kepala daerah seperti Calon Wali Kota Solo yang tak lain adalah anak Presiden Joko Widodo, Gibran harus dilakukan penindakan.
"Soroton hukum terhadap Habib Rizieq bukan semata karena pelanggaran protokol kesehatan, namun ada upaya lebih dari itu," pungkas Sugito.
| Reporter | : | Jaenudin Ishaq |
- UPDATE. 36 Korban Meninggal Longsor Sumedang Ditemukan. Tersisa 4 Orang
- Kepala BKPM Sebut Banyak Pengusaha Tak Taat Aturan
- Ini Tanggapan Pengamat Terorisme Soal Perpres No 7 th 2021, terkait RAN PE
- DKI Jakarta Keluar dari 10 Besar Kota Termacet Dunia
- BNPB: 56 Orang Meninggal Korban Gempa Majene
- Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Positif Covid-19
- RS Polri Terima 162 Kantong Jenazah Korban SJ 182
- Hari Kedelapan Pencarian Sriwijaya Air, Tim SAR Kerahkan Kekuatan Besar
- Banjir di Kalsel Meluas, Warga Menunggu Evakuasi dari Loteng
- KNKT Berhasil Unduh Data FDR Sriwijaya Air SJ 182
- Basarnas Perpanjang Waktu Operasi SAR Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ182
- 8 Meninggal Dunia dan 600 Lebih Warga Majene Luka-Luka Akibat Gempa M6,2
- RS. Polri Telah Terima 155 Kantong Jenazah
- Tensi Tinggi, Kabid Humas Polda Metro Gagal Vaksinasi
- Syekh Ali Jaber Dimakamkan Dikomplek Pemakaman Keluarga Ustaz Yusuf Mansur
0 Comments