Selasa, 24/11/2020 13:43 WIB
PA 212 ke Pangdam Jaya: Sudah Bilang Ditunda
Anggota Tim 11 Alumni 212, Slamet Maarif
JAKARTA, DAKTA.COM - Persaudaraan Alumni (PA) 212 menegaskan tidak ada pelaksanaan Reuni 212 pada 2 Desember mendatang.
"Kan kita sudah bilang ditunda. Kok masih nggak paham," kata Ketua Umum PA 212, Ust. Slamet Ma'arif, Selasa (24/11).
Slamet mempertanyakan massa yang akan dibubarkan. Sebab dia memastikan tidak akan ada massa 212 di Monas.
"Siapa yang mau dibubarkan? Kan Monas-nya 212 kosong, he-he," ujarnya berseloroh.
Lebih lanjut, Ust. Slamet juga menyinggung pelaksanaan Reuni 212 pada waktu yang tepat jika terjadi kerumunan pada Pilkada 2020. Dia mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan dan akan melihat perkembangan COVID-19.
"Ya kita masih liat situasi dan kondisi sampai Pilkada besok. Sama kita lihat perkembangan kenaikan COVID-19," tuturnya.
Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya dan kepolisian akan menindak tegas jika massa tetap menggelar reuni 212. Dudung menegaskan setiap warga negara harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku di NKRI.
"Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan imbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan Reuni 212 karena itu melanggar Perda Nomor 88 Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga dia tidak akan melakukan Reuni 212," kata Mayjen TNI Dudung Abdurachman kepada wartawan di Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11).
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments