Rabu, 07/10/2020 13:58 WIB
UU Ciptaker Miliki Dampak Negatif Untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup
Aliansi Peduli Bangsa mendukung Omnibus Law Cipta Kerja
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah melihat pengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memiliki dampak negatif khususnya kepada persoalan lingkungan hidup.
"Pengaturan permasalahan lingkungan dihilangkan. Yang diubah perizinannya berbasis resiko," jelas Ledia kepada Dakta, Selasa (7/10).
Bicara perizinan amdal (lingkungan) dengan UU Ciptaker harus dilakukan jika usaha kategori tinggi. Sedangkan kalau rendah tidak perlu izin amdal. "Mana yang masuk kategori tinggi dan kategori tidak tinggi?," tegas Ledia yang juga Anggota Badan Legislasi.
Menurut Ledia, pengesahan UU Ciptaker kaitan izin amdal berkiatan dengan masyarakat sekitar. Namun belum seutuhnya masyarakat paham dengan perizinan lingkungan.
"Belum tentu masyarakat semua paham. Sehingga jadi lemah peraturan ini," tegasnya.
Atas pengesahan UU tersebut, Ledia yang juga anggota Fraksi PKS mengaku telah menerima masukan sejumlah pihak termasuk ormas NU, Muhammadiyah dan akademisi.
"Kita ingin mendengar masukan dari sejumlah pihak baik ormas Islam dan akademisi atas UU Ciptaker ini," pungkas Ledia.
Sedangkan pengesahan UU Ciptaker apakah berpihak kepada investor asing, menurut Ledia berkaitan inudstri 4.0 sehingga ada perubahan paradigma.
"Kalau bicara industri 4.0 produksi dalam negeri harus dikuatkan. Dan kita memerlukan SDM yang kuat tidak cabutan," lanjut Ledia.
| Reporter | : |
- Wisatawan China Jatuh ke Jurang Saat Foto di Kawah Ijen, Menparekraf Beri Imbauan Tegas
- Usai Putusan MK, Istana akan Siapkan Proses Transisi ke Prabowo-Gibran
- 23.000 Visa Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Terbit
- MK Tolak Gugatan Pilpres yang Diajukan Ganjar-Mahfud
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
0 Comments