Nasional / Politik dan Pemerintahan /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 07/10/2020 08:24 WIB

Pengesahan UU Ciptaker: Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah dan DPR Turun

aliansi buruh menggelar demo di DPRD Kota Bekasi
aliansi buruh menggelar demo di DPRD Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD turun di bawah 50 persen.
 
Hal itu menyikapi beberapa kebijakan yang dilakukan elit pejabat tidak berpihak kepada rakyat. "Sekarang misalnya, seperti revisi UU Minerba dan UU KPK. Mereka bilang revisi itu akan dikuatkan, faktanya?," jelas Ujang kepada Dakta, Rabu (7/10).
 
Ia mengingatkan, masyarakat saat ini tidak bodoh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPRD. Belum lagi pegesahan UU Cipta Kerja, tidak melihat dinamika yang terjadi dimasyarakat.
 
"Masyarakat tidak bodoh. Kok negara tidak menggubris respons rakyat. Padahal utamakan suara rakyat," tegasnya.
 
Atas pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, perlahan dapat menindas perekonomian para buruh. "Bahwa buruh atas pengesahan UU Cipta Kerja benar - benar ditindas," pungkas Ujang.
 
Namun ia melihat dengan aksi penolakan buruh yang terjadi disejumlah daerah hanya akan berlangsung sesaat. Hal itu melihat dinamika dan isu yang sedang terjadi dan dikendalikan oleh elit politik.
 
"Masyarakat biasanya cenderung lupa. Kalau ada isu besar, nanti lupa lagi. Padahal kemarin misalnya, ada anggota DPR RI ada yang kena covid. Tapi setelah itu hilang begitu saja pemberitaannya," jelas Ujang.
 
Dengan kondisi saat ini, pemerintah lanjutnya, harus melihat kondisi masyarakat secara utuh dampak covid 19.  Jangan sampai kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat tapi kepada elit tertentu.
 
"Bekerja untuk rakyat bukan untuk kepentingan sepihak. Publik layak protes dengan cara konstisional," ujar Ujang.
Reporter :
- Dilihat 1946 Kali
Berita Terkait

0 Comments