Rabu, 07/10/2020 08:24 WIB
Pengesahan UU Ciptaker: Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah dan DPR Turun
aliansi buruh menggelar demo di DPRD Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Pengamat politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPRD turun di bawah 50 persen.
Hal itu menyikapi beberapa kebijakan yang dilakukan elit pejabat tidak berpihak kepada rakyat. "Sekarang misalnya, seperti revisi UU Minerba dan UU KPK. Mereka bilang revisi itu akan dikuatkan, faktanya?," jelas Ujang kepada Dakta, Rabu (7/10).
Ia mengingatkan, masyarakat saat ini tidak bodoh dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPRD. Belum lagi pegesahan UU Cipta Kerja, tidak melihat dinamika yang terjadi dimasyarakat.
"Masyarakat tidak bodoh. Kok negara tidak menggubris respons rakyat. Padahal utamakan suara rakyat," tegasnya.
Atas pengesahan UU Cipta Kerja tersebut, perlahan dapat menindas perekonomian para buruh. "Bahwa buruh atas pengesahan UU Cipta Kerja benar - benar ditindas," pungkas Ujang.
Namun ia melihat dengan aksi penolakan buruh yang terjadi disejumlah daerah hanya akan berlangsung sesaat. Hal itu melihat dinamika dan isu yang sedang terjadi dan dikendalikan oleh elit politik.
"Masyarakat biasanya cenderung lupa. Kalau ada isu besar, nanti lupa lagi. Padahal kemarin misalnya, ada anggota DPR RI ada yang kena covid. Tapi setelah itu hilang begitu saja pemberitaannya," jelas Ujang.
Dengan kondisi saat ini, pemerintah lanjutnya, harus melihat kondisi masyarakat secara utuh dampak covid 19. Jangan sampai kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada rakyat tapi kepada elit tertentu.
"Bekerja untuk rakyat bukan untuk kepentingan sepihak. Publik layak protes dengan cara konstisional," ujar Ujang.
| Reporter | : | Jaenudin Ishaq |
- Partai Gelora Kota Bekasi Launching AMI
- Heri Koswara Kembali Nahkodai PKS Kota Bekasi
- Sandiaga Ungkapkan Alasan Gabung Menjadi Menteri Jokowi
- Presiden Jokowi Rombak Enam Posisi Menteri, Ini Nama - namanya
- Sah, APBD Kabupaten Bekasi Ditetapkan Rp6,67 Triliun
- Kemendagri Ingatkan Untuk Daerah yang Gelar Pilkades Ketat Terapkan Prokes
- 56 Calon Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Jalani Tes Swab
- HRS Hingga Buya Yahya Ikuti Reuni 212 Melalui Virtual
- Ini Susunan DPP Partai Keadilan Sejahtera
- RUU Minol, PKS : Mencegah Penyalahgunaan
- Fahri Hamzah Soroti Kepulangan HRS Dianggap Kecil dan Gak Penting
- PKS Beri Sinyal Bakal Dukung Lagi Nurdin Abdullah Maju Gubernur
- Ini Kata PKS, Soal Wacana Peluang Rekonsiliasi dengan Pemerintah
- Masyumi Kembali Dideklarasikan
- Ahmad Syaikhu Jadi Presiden PKS Gantikan Sohibul Iman
0 Comments