BEKASI, DAKTA.COM - Dinas Kesehatan Kota Bekasi diminta mempersiapkan infrastruktur kesehatan, alat kesehatan dan SDM secara matang. Apalagi penyebaran covid 19 masih tergolong tinggi dengan bertambahnya kluster keluarga. “Di Puskesmas dan RS tipe D harus dilengkapi SDM unggul dan alat kesehatan yang memadai,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi dalam Dialog Publik Radio Dakta melalui webinar, Selasa (22/9) .

Sebagai fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Kota Bekasi, lanjut Sardi telah membahas alokasi anggaran perubahan untuk penaganan covid 19. “melalui alokasi anggaran perubahan ada sekitar Rp. 117 miliar hingga Desember 2020,” jelas Sardi.

Sardi juga mengapresiasi penangan covid 19 bertahap sudah lebih baik, karena adanya sinergitas seluruh steakholder dalam upaya mencegah penyebaran virus ini. “UMKM kita berdayakan produksi masker. Dan kemarin kita juga rapat evaluasi dengan RSUD terkait pelayanan dan BPJS terkait klaim biaya pasien covid 19,” pungkas Sardi.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Fatma Hanum menegaskan agar Pemkab Bekasi secara lebih tanggap agar melakukan swab test khususnya di kawasan indistri. “Kita memiliki 10 kawasan industri, itu ribuan karyawannya. Dan Pemkab telat mengeluarkan kebijakan swab test terhadap kluster industri ini. Minimal 10 persen saja dari masing perusahaan secara acak melakukan swab test,” tegas Fatma.

Satu hal yang juga menjadi perhatian, yakni RS rujukan di Cibitung dan di RSUD Cabangbungin yang harus dimaksimalkan dalam memberikan pelayanan secara lebih baik . “Kita usulkan dari dewan. Semula ada 100 RS rujukan, nanti kemana - mana tidak jelas penangannya. Jadi kita minta RSUD Cibitung dan Cabangbungin ini menjadi RS rujukan di Kabupaten Bekasi. Sekarang tersisa Rp. 139 miliar sampai akhir tahun,” jelas Hanum.

Pengamat Sosial Khairul Fuad mengatakan, secara fundamental tidak bisa dinafikan hingga hari ini kasus covid meningkat. Baik jumlah korban dan penyebaran wilayah. “Artinya, harus ada penugasan difinisi kebijakan yang akan diambil. Di Bekasi ada pergeseran kebijakan seperti PSBB Transisi belum lagi ada Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sekarang pembatasan skala mikro,” ujar Fuad.

Masyarakat juga harus terlibat aktif dalam membantu mensosialisasikan protokol kesehatan di tengah lingkungan masing – masing. Pengurus Rt dan Rw harus memiliki aturan dalam bersama mencegah penyebaran covid 19. “Berikan edukasi warga secara terus menerus. Saya belum melihat, penanganan bagaimana kasus setelah terjadi. Apa saja kebijakan RW Siaga,” tegas Fuad.