Kamis, 03/09/2020 14:56 WIB
Pemerintah Serahkan Harga Vaksin Covid-19 ke Penjual
Ilustrasi vaksin
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah mengatakan tidak akan memberikan patokan harga vaksin Covid-19. Mereka akan memberikan kewenangan penetapan harganya kepada penjual untuk jenis vaksin mandiri.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah juga akan menyediakan vaksin gratis selain vaksin mandiri. Vaksin gratis ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri menjadi tanggung jawab masyarakat.
Namun, untuk yang mandiri ia belum menyebut berapa harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual yang tetapkan (harga) bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin Merah Putih harus kami buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kami tetapkan harga. Kalau hari ini kami tidak tetapkan harga," ujarnya usai rapat bersama IDI dan PPNI, Kamis (3/9).
Ia mengatakan jika nanti terdapat perbedaan harga vaksin, maka bergantung pada faktor biaya penemuan vaksin, kapasitas produksi, dan sebagainya. Namun, Erick memastikan vaksin covid-19 yang siap edar memiliki kualitas bagus lantaran sudah melalui uji klinis tahap ketiga.
"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang US$5, US$8, US$20. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya (kualitas) bagus karena sudah uji klinis ketiga," imbuhnya.
Saat ini, pemerintah terus mengembangkan vaksin baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak asing. Salah satu pengembangan dilakukan PT Bio Farma (Persero).
Mereka tengah melakukan uji coba tahap ketiga vaksin covid-19. Perusahaan BUMN kesehatan itu bekerja sama dengan produsen vaksin asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin.
Selain itu, PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42 mengembangkan vaksin.
Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih oleh LBME Eijkman.
Erick menuturkan untuk mengawasi pengembangan vaksin maka dikaji pembentukan tim penilai vaksin. Tujuannya, mengantisipasi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari vaksin covid-19. Pembentukan tim penilai vaksin ini akan dibahas bersama satgas, Kementerian Kesehatan, dan Kemenristek.
"Jangan sampai nanti suudzon, vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang," katanya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | CNN Indonesia |
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
- Jelang Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak Tinjau Kualitas dan Kesiapan Akomodasi, Serta berbagai Layanan bagi jemaah di Arab Saudi
0 Comments