Kamis, 03/09/2020 14:56 WIB
Pemerintah Serahkan Harga Vaksin Covid-19 ke Penjual
Ilustrasi vaksin
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah mengatakan tidak akan memberikan patokan harga vaksin Covid-19. Mereka akan memberikan kewenangan penetapan harganya kepada penjual untuk jenis vaksin mandiri.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah juga akan menyediakan vaksin gratis selain vaksin mandiri. Vaksin gratis ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri menjadi tanggung jawab masyarakat.
Namun, untuk yang mandiri ia belum menyebut berapa harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual yang tetapkan (harga) bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin Merah Putih harus kami buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kami tetapkan harga. Kalau hari ini kami tidak tetapkan harga," ujarnya usai rapat bersama IDI dan PPNI, Kamis (3/9).
Ia mengatakan jika nanti terdapat perbedaan harga vaksin, maka bergantung pada faktor biaya penemuan vaksin, kapasitas produksi, dan sebagainya. Namun, Erick memastikan vaksin covid-19 yang siap edar memiliki kualitas bagus lantaran sudah melalui uji klinis tahap ketiga.
"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang US$5, US$8, US$20. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya (kualitas) bagus karena sudah uji klinis ketiga," imbuhnya.
Saat ini, pemerintah terus mengembangkan vaksin baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak asing. Salah satu pengembangan dilakukan PT Bio Farma (Persero).
Mereka tengah melakukan uji coba tahap ketiga vaksin covid-19. Perusahaan BUMN kesehatan itu bekerja sama dengan produsen vaksin asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin.
Selain itu, PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42 mengembangkan vaksin.
Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih oleh LBME Eijkman.
Erick menuturkan untuk mengawasi pengembangan vaksin maka dikaji pembentukan tim penilai vaksin. Tujuannya, mengantisipasi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari vaksin covid-19. Pembentukan tim penilai vaksin ini akan dibahas bersama satgas, Kementerian Kesehatan, dan Kemenristek.
"Jangan sampai nanti suudzon, vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang," katanya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | CNN Indonesia |
- KLH Akan Sanksi Paksa Sejumlah Usaha di Puncak Berhenti Operasi
- PP Muhammadiyah Dukung Penuh BP Haji RI, Menjadi Tonggak Baru Penyelenggaraan Haji yang Lebih Baik
- Serunya Mudik Bersama Alfamidi 2025!
- ARM HA-IPB Rampungkan Musala Al Barokah dan Unit MCK Untuk Penyintas Bencana di Cukang Paku, Sukabumi
- Warga Gaza Hadapi Musim Dingin Tanpa Rumah, Laznas Dewan Dakwah Salurkan Paket 50 Tenda Darurat
- Warung Makan Buka atau Tutup Selama Ramadhan? Begini Kata Kemenag
- PENATAAN STASIUN KARET UNTUK KESELAMATAN DAN KENYAMANAN
- Penerimaan Terbesar Bea Cukai Rokok Mampu Atasi MBG
- SESAT ARAH EFISIENSI ANGGARAN
- Qudwah Indonesia dan Medics World Wide Tandatangani Kerja Sama Rekonstruksi Gaza: Bangun Kembali RS Abu Yusuf An-Najar
- DISKON HINGGA 45%! BELANJA LEBIH HEMAT DI ALFAMIDI!
- Menteri ATR / Kepala BPN RI Akui Ada Sertifikat Diatas Laut, Bukti Nyata Ada 'Negara Dalam Negara', NKRI Sudah Menjadi NKRA?
- Wacana Dana Zakat Buat MBG, Baznas Sebut Tak Semua Siswa Mustahik
- BP Haji: Sesuai Perintah Presiden, Sudah ada 7 Penyidik KPK yang dilantik menjadi Eselon 2 dan 1 orang lagi akan menjadi Eselon 1 di BPH
- Saudi Berencana Batasi Usia Jemaah Haji Lansia di Atas 90 Tahun pada 2025
0 Comments