Kamis, 03/09/2020 14:56 WIB
Pemerintah Serahkan Harga Vaksin Covid-19 ke Penjual
Ilustrasi vaksin
JAKARTA, DAKTA.COM - Pemerintah mengatakan tidak akan memberikan patokan harga vaksin Covid-19. Mereka akan memberikan kewenangan penetapan harganya kepada penjual untuk jenis vaksin mandiri.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah juga akan menyediakan vaksin gratis selain vaksin mandiri. Vaksin gratis ini sepenuhnya akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan vaksin mandiri menjadi tanggung jawab masyarakat.
Namun, untuk yang mandiri ia belum menyebut berapa harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
"Harga itu dinamikanya tinggi, tergantung masing-masing penjual yang tetapkan (harga) bukan saya, tapi penjualnya. Karena itu, vaksin Merah Putih harus kami buat supaya kalau negara lain mau beli vaksin, kami tetapkan harga. Kalau hari ini kami tidak tetapkan harga," ujarnya usai rapat bersama IDI dan PPNI, Kamis (3/9).
Ia mengatakan jika nanti terdapat perbedaan harga vaksin, maka bergantung pada faktor biaya penemuan vaksin, kapasitas produksi, dan sebagainya. Namun, Erick memastikan vaksin covid-19 yang siap edar memiliki kualitas bagus lantaran sudah melalui uji klinis tahap ketiga.
"Jadi kalau ditanya vaksin kenapa ada yang US$5, US$8, US$20. Kalau dibilang karena kualitas? Tidak juga, karena semuanya (kualitas) bagus karena sudah uji klinis ketiga," imbuhnya.
Saat ini, pemerintah terus mengembangkan vaksin baik secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak asing. Salah satu pengembangan dilakukan PT Bio Farma (Persero).
Mereka tengah melakukan uji coba tahap ketiga vaksin covid-19. Perusahaan BUMN kesehatan itu bekerja sama dengan produsen vaksin asal China, Sinovac dalam pengembangan vaksin.
Selain itu, PT Kimia Farma (Persero) dan PT Indo Farma (Persero) juga bekerja sama dengan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab, G42 mengembangkan vaksin.
Secara mandiri, Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih oleh LBME Eijkman.
Erick menuturkan untuk mengawasi pengembangan vaksin maka dikaji pembentukan tim penilai vaksin. Tujuannya, mengantisipasi oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dari vaksin covid-19. Pembentukan tim penilai vaksin ini akan dibahas bersama satgas, Kementerian Kesehatan, dan Kemenristek.
"Jangan sampai nanti suudzon, vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang," katanya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | CNN Indonesia |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments