Selasa, 25/08/2020 14:47 WIB
Tarik Ulur Kebijakan Pemkot Bekasi Selama Pandemi Covid-19
Car Free Day Kota Bekasi
BEKASI, DAKTA.COM - Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan sejumlah kebijakan selama masa pandemi Covid-19.
Namun beberapa dari kebijakan tersebut justru dibatalkan kembali, setelah mendapatkan protes dari warga maupun peringatan dari Pemprov Jawa Barat. Seperti halnya pemberlakuan Car Free Day (CFD) dan pelaksanaan uji coba kegiatan belajar secara tatap muka.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengungkapkan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19 dari tingkat RT/RW hingga menjalankan kebijakan untuk menekan angka Covid-19.
Ia mengatakan, saat ini peningkatan kasus Covid-19 di Kota Bekasi kembali meningkat yang didominasi dari klaster keluarga, akibat dilonggarkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Karenanya kami mengambil langkah-langkah seperti menutup CFD meskipun tidak terlalu berdampak di sana, tapi mulai ditemukan pasien positif. Kemudian simulasi sekolah tatap muka juga ditunda," ucapnya dalam Webinar Dialog Publik Radio Dakta melalui Zoom, Selasa (25/8).
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Chairoman Juwono Putro menyebut adanya peningkatan kasus Covid-19 tidak masalah, akibat peningkatan tes masif untuk mendeteksi orang yang terinfeksi virus corona agar segera diantisipasi penularannya.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bekasi yang memberdayakan RT/RW dalam menanggulangi Covid-19 dengan program RW Siaga.
"Diharapkan kontestasi RW Siaga agar penanggulangan Covid-19 tidak melemah. Dan ini sebagai dukungan dari warga untuk membangun aspek perlindungan diri dan keluarga serta masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan kepada masyarakat agar membangun budaya baru berdasarkan protokol kesehatan untuk bisa melindungi diri dan orang sekitar dari penularan Covid-19.
"Pemerintah daerah perlu memfasilitasi itu seperti menjadikan semua tempat publik kawasan wajib pakai masker dan sarana mencuci tangan. Jadi pemerintah melibatkan masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini," jelasnya.
Bereksperimen dalam Kebijakan Covid-19
Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional, Dr. Lely Arrianie M.Si menilai wajar jika terjadi tarik ulur dalam kebijakan pemerintah mengenai Covid-19. Sebab, pandemi yang merebak ini adalah tantangan baru bagi semua orang.
"Kita semua terkaget-kaget dan harus belajar menghadapi situasi seperti ini. Jadi wajar jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dirasa kurang efektif kemudian diubah, karena semua kebijakan adalah eksperimen," katanya.
Ia menuturkan, situasi pandemi saat ini memaksa pemerintah sebagai regulator untuk mengambil langkah atau kebijakan komprehensif dalam menyelamatkan bangsa ini. Meskipun pemerintah terkesan mengambil kebijakan seperti uji coba, namun semuanya harus diperhitungkan dengan matang.
"Sejatinya semua orang tidak siap dengan kondisi ini, jadi kebijakan eksperimen itu kita maklumi, tapi semuanya harus diperhitungkan dengan benar agar masyarakat tidak terjebak dalam kondisi sulit," pungkasnya.
Dialog Publik Radio Dakta kali ini mengambil tema "Tarik Ulur Kebijakan Pemerintah Kota Bekasi Selama Pandemi Covid-19" dengan menghadirkan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi; Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Chairoman J Putro; Pakar Komunikasi Politik Universitas Nasional, Dr. Lely Arrianie M.Si melalui aplikasi Zoom pada Selasa (25/8). **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Potensi Covid-19 Klaster Industri di Bekasi
- Geliat Ekonomi Bekasi di Tengah Pandemi Covid-19
- Rintihan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi
- Masih Efektifkah Sistem Zonasi Covid-19 di Bekasi?
- Wabah Virus Corona, Haruskah Disyukuri?
- Bekasi Siapa Gubernurnya?
- Ancaman Transgender, Haruskah Kita Diam?
- Kenapa Bekasi Tenggelam?
- Nasib Bekasi : Gabung Jakarta Tenggara atau Bogor Raya?
- Air Bersih atau Air Kotor?
- Agustus Bulan Merdeka Bagi Sebagian Rakyat Indonesia (1)
- Refleksi Emas Kampung Buni di Tengah Gelar Kota Industri
- Apa Kata Netizen: Catatan Mudik 2019 Si Obat Rindu Masyarakat +62
- Diksi Kafir dalam Polemik
- Ironis, Kasus Nuril Tunjukkan Kebobrokan Hukum
0 Comments