Jum'at, 14/08/2020 16:01 WIB
Catatan Kemendagri; Kabupaten Bekasi Lamban Realisasikan APBD
CIKARANG, DAKTA.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat Kabupaten Bekasi sebagai salah satu daerah yang lamban dalam merealisasikan pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi, serta pendapatan lainnya.
Kemendagri mencatat dari rata-rata realisasi pendapatan untuk kabupaten/kota 48,21%. Dari keseluruhan kabupaten/kota, ada 10 daerah yang paling lambat dalam merealisasikan pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2020 selama periode Januari-Juni 2020.
Realisasi pendapatan daerah terkecil didominasi oleh daerah di wilayah Indonesia timur, ada juga di Kalimantan Timur dan Aceh. Sementara, satu-satunya kabupaten di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat yang paling lambat merealisasi pendapatannya ialah Kabupaten Bekasi dengan persentase 26,53% selama semester I-2020.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan Realisasi pendapatan jauh di bawah rata-rata nasional itu meliputi Manokwari, Simeulue, Mimika, Sumba Barat Daya, Pegunungan Bintang, Kabupaten Bekasi, Kutai Kartanegara, Deiyai, Maybrat, dan Tolikara
Ardian mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan realisasi pendapatan daerah berjalan lambat, antara lain dampak virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan hambatan dalam menarik pajak ke perusahaan, hotel serta restoran.
Permasalahan umum yang dihadapi tentunya menyangkut pajak retribusi yang bisa dikatakan kurang optimal karena Covid-19. Apalagi yang sumbernya dari sektor jasa, ada hotel, ada restoran sangat terdampak.
Selain itu, terpukulnya APBN yang menyebabkan dana transfer pemerintah pusat juga terdampak, sehingga berpengaruh pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Bagi Hasil.
Berikut daftar 10 daerah dengan realisasi pendapatan paling lambat:
1. Kabupaten Tolikara (Papua) 28,71%
2. Kabupaten Maybrat (Papua Barat) 28,17%
3. Kabupaten Deiyai (Papua) 28,13%
4. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur) 28,05%
5. Kabupaten Bekasi (Jawa Barat) 26,53%
6. Kabupaten Pegunungan Bintang (Papua) 26,22%
7. Kabupaten Sumba Barat Daya (NTT) 24,22%
8. Kabupaten Mimika (Papua) 23,56%
9. Kabupaten Simeulue (Aceh) 17,8%
10. Manokwari (Papua Barat) 9,02%.
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Dukung Program Kampung Iklim, FajarPaper Bagikan Tempat Sampah di 10 Desa
- Daftar Penjaringan Bacabup Bekasi, Ade Kunang: Warga Pribumi Harus Diberikan Hak-haknya
- DPC PKB Kabupaten Bekasi Tiru Slepet Imin Untuk Jaring Aspirasi Pemilih di Pilkada
- PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) Laporkan Pra Penjualan Rp1.301 Miliar di Tahun 2023
- Ketum ASPHRI Tekankan Pentingnya Pembayaran THR oleh Perusahaan
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
- Merek Produk Alat Rumah Tangga Inovatif BOLDe, Buka Store di AEON Deltamas
- Pemerintah Kabupaten Bekasi Bergerak Cepat dalam Pemulihan Dampak Longsor di Kampung Legok Cariu Bojongmangu
- Tingkatkan Generasi Pintar di Indonesia, LPCK Gelar Kegiatan CSR Lippo Cikarang Mengajar
- Pemkab Bekasi Terus Berinovasi Dekatkan Layanan Publik Melalui Botram
- Polsek Cikarang Barat Tangkap Pelaku Perampasan Motor yang Sebabkan Wanita Terseret
- Sebar Tagar OnengkanBekasi, Rieke Maju Sebagai Cabup di Pilkada Kabupaten Bekasi?
0 Comments