Kamis, 06/08/2020 13:52 WIB
DPR Desak Pemerintah Jamin Perlindungan Pekerja Migran
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyesalkan kembali terjadinya kasus pelarungan ABK asal Indonesia oleh kapal berbendera China. Ia mendesak pemerintah Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada ABK.
Sebelumnya, Kasus pelarungan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia oleh kapal berbendera China kembali terjadi. Kali ini dua orang ABK, Daroni dan Riswan meninggal di atas kapal Han Rong 363 dan Han Rong 368. Jenazah dibuang ke laut pada 29 Juli 2020.
Tercatat sudah lima ABK asal Indonesia yang nasibnya sama dengan Daroni dan Riswan dan sempat membuat geger publik.
"Waktu itu heboh hingga berujung pemanggilan Dubes China oleh Kemenlu. Ternyata sekarang terjadi dan berulang lagi. Artinya China menganggap enteng apa yang terjadi terhadap ABK asal Indonesia dan pemerintah kurang wibawa untuk melindungi nasib Pekerja Migran Indonesia (PMI)," terang Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Mufida menambahkan, kejadian ABK asal Indonesia yang mendapat perlakuan tidak layak hingga meninggal dunia harus diusut dari hulu ke hilir. Ia meminta agar Pemerintah segera menerbitkan PP sebagai aturan teknis turunan dari UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Mufida juga pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 188 agar ada kemampuan hukum Internasional bagi pemerintah dalam melindungi ABK Indonesia.
"Aturan turunan di pemerintah belum selesai, ini hal serius tidak soal nyawa anak bangsa di luar negeri. Aturan ini bukan hanya melindungi PMI yang berprofesi sebagai ABK. Jika tidak ada aturan teknis, ke depan jika ada kasus diskriminasi PMI kita akan gelagapan lagi," papar Mufida.
Kemudian Mufida meminta perizinan satu pintu. Mufida menyebut saat ini izin untuk menjadi ABK masih di bawah Kementerian Perhubungan. Sementara ada tiga kementerian yang terkait dengan kasus ABK ini, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Soal izin harus satu pintu agar tidak ada Kementerian atau lembaga yang kemudian saling menunggu jika ada permasalahan," papar Mufida.
Mufida menegaskan penegakan aturan juga akan memperkecil kesempatan rekrutmen ABK secara ilegal. Rekrutmen ilegal ABK justru akan membuka tindak diskriminasi yang besar terhadap ABK asal Indonesia.
"Perlindungan terhadap ABK dimulai dari adanya aturan yang jelas dan penegakannya. Jangan sampai kejadian ini akan terus berulang dengan pola yang sama. Meninggalnya anak bangsa karena sebuah tindak perbudakan adalah kegagalan negara melindungi warganya," pungkas Mufida. **
| Reporter | : | Jaenudin Ishaq |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Sandi Uno Gabung Tim Pemenangan Menantu Jokowi
- DPD RI Ajak Rakyat Indonesia Tunda Pilkada 2020
- KPU RI Terima 738 Bapaslon Mendaftar pada Pilkada 2020
- KH Didin Hafidhuddin: Politik Permudah Dakwah
- Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Jaga Netralitas Jelang Pilkada 2020
- Kemendagri: Kerumunan Massa Saat Pendaftaran Bapaslon Harus Ditindak Tegas
- Pemerintah Tambah Rp 5 Triliun Anggaran Pilkada Serentak untuk Protokol Kesehatan
- RUU Cipta Kerja, DPR Minta Pemerintah Dengar Suara Buruh
- Menag Bantah RUU Ciptaker Ancam Eksistensi Pesantren
- IPW Sebut 18 Menteri Akan Diganti, Istana: Tidak Benar
- Serap Pendapat, Syaikhu Pertemukan Akademisi, Aleg dan Kades Di Dapilnya
- Isu Reshuffle, IPW: 18 Menteri Akan Diganti
- Di Tengah Pandemi, Pemerintah Harus Fokus Bangun Persatuan
- Reformasi Kesehatan Harus Segera Direalisasikan
- Angka Covid-19 Lampaui China, PKS: Strategi Pemerintah Perlu Dievaluasi
0 Comments