Nasional /
Follow daktacom Like Like
Sabtu, 11/07/2020 08:38 WIB

Pilkada saat Corona, Antara Partisipasi dan Keselamatan Jiwa

Ilustrasi Pilkada
Ilustrasi Pilkada
JAKARTA, DAKTA.COM - Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhani menilai tingkat partisipasi dalam Pilkada Serentak 2020 sulit meningkat. Tak lepas dari pelaksanaan yang dilakukan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
 
"Sulit berharap adanya partisipasi Pilkada yang meningkat. Apalagi angka infeksi covid makin meningkat secara nasional," kata Fadli saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/7).
 
Diketahui pada Pemilu 2019 lalu, KPU menyatakan tingkat partisipasi mencapai 81,97 persen. Pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi 73,24 persen. KPU memasang target partisipasi Pilkada Serentak 2020 sebesar 77,5 persen atau lebih tinggi dari Pilkada 2018.
 
Apabila tingkat partisipasi diharapkan naik pada Pilkada Serentak 2020, Fadli ragu akan hal itu. Tentu karena dampak virus corona yang masih membungkus benak masyarakat sehingga mempengaruhi iktikad untuk menyalurkan hak suara.
 
Fadli melihat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah cenderung dipaksakan. Dia menyarankan pemerintah agar pilkada tidak dihelat di 270 daerah.
 
Menurutnya, penyelenggara Pemilu perlu mempertimbangkan penyelenggaraan Pilkada berdasar pada zonasi sebaran Covid-19. Tidak dihelat di 270 daerah secara bersamaan tanpa melihat epidemiologi.
 
"Perlu asessment yang spesifik terkait dengan sebaran daerah Pilkada tentang kasus Covid-19," kata dia.
 
Mengenai daerah dengan kasus Covid-19 yang masih tergolong tinggi, maka harus menunda pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, hal itu perlu dipertimbangkan karena berkenan dengan kesehatan masyarakat.
 
"Ini bisa dilakukan agar penyelenggaraan nanti tidak sia-sia," kata dia.
 
Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia, Delia Widianti menilai sangat mungkin jika partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2020 bakal menurun.
 
Meski KPU sudah mewajibkan protokol kesehatan, Delia yakin masih ada kecemasan di benak masyarakat akan dampak buruk dari virus corona. Karenanya, partisipasi pemilih kemungkinan menurun.
 
"Kalau asumsi ada penurunan partisipasi pemilih, sangat mungkin terjadi akibat covid-19," katanya.
 
Berbeda halnya dengan pendapat dari pengamat Politik LIPI Wasisto Rahardjo Jati. Menurutnya, Pilkada Serentak 2020 lebih baik ditunda sama sekali. Tidak dihelat tahun ini.
 
"Saya pikir opsi penundaan itu sangat dimungkinkan," kata dia.
 
Menurut dia, pandemi yang terjadi saat ini justru membuat orang semakin pesimis. Ekonomi yang lesu serta penyakit yang mengancam jiwa memungkinkan warga merasa depresi dengan segala situasi yang terjadi di sekitar.
 
Pelaksanaan Pilada dirasa tidak pas jika tetap dipaksakan.Hal yang dipikirkan saat ini adalah bertahan hidup, bukan siapa yang harus dipilih saat pandemi berlangsung.
 
"Pandemi sekarang ini banyak membuat orang pesimis dan mungkin depresi karena lesunya ekonomi dan ancaman keselamatan jiwa," kata dia.
 
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Alwan Ola Riantoby menilai Pilkada Serentak 2020 berpotensi marak terjadinya praktik politik uang. Menurutnya, itu sangat mungkin terjadi.
 
Pandemi virus corona, kata Alwan, membuat ekonomi banyak kalangan masyarakat terdampak. Para calon kepala daerah nanti sangat mungkin memanfaatkan hal tersebut demi mendapat suara terbanyak.
 
"Masyarakat sedang mengalami ekonomi yang berantakan karena covid. Mereka berpikir mencari kebutuhan akan uang. Jangan sampai partisipasi kita meningkat karena ada uang," ujarnya melalui konferensi video, Jumat (10/7).
 
Diketahui, pemerintah dan DPR sepakat Pilkada Serentak 2020 tetap dihelat atau hanya diundur. Pemungutan suara jadi dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.
 
Sejauh ini, KPU sudah melaksanakan tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020. Sempat disetop akibat wabah virus corona, namun sudah dilanjut kembali.
 
KPU pun sudah membuat sejumlah Peraturan KPU (PKPU) tentang mekanisme pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Salah satunya mengenai kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada.
Editor : Dakta Administrator
Sumber : CNN Indonesia
- Dilihat 6721 Kali
Berita Terkait

0 Comments