Ahad, 05/07/2020 15:12 WIB
Deklarasi UI Watch; Tolak Kekuatan Anti Pancasila
JAKARTA, DAKTA.COM - Alumni Universitas Indonesia (UI) mendirikan UI Watch sebagai wadah bagi para intelektual untuk menyumbangkan pemikirannya dalam kemajuan Bangsa dan Negara Indonesia.
UI Watch terdiri dari Alumni UI angkatan dan lintas fakultas, yang telah mengukir sejarah panjang pengabdian di berbagai jabatan dan aktivitas pemerintahan maupun di masyarakat.
UI Watch mencermati bahwa sejak 10 tahun terakhir ini secara diam-diam dan terselubung telah berkembang Kekuatan Anti Pancasila di Indonesia yang secara terencana dan terprogram dengan sistimatis berusaha mengembalikan posisi ideologi komunis di Indonesia menggantikan Pancasila.
"Oleh karena itu UI Watch menolak berkembangannya Kekuatan Anti Pancasila tersebut dan menyerukan seluruh komponen bangsa bersatu menghentikannya," kata Anggota UI Watch, Nurrachman dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, berdirinya UI Watch dilatarbelakangi kekhwatiran pihaknya terhadap situasi yang dialami Bangsa dan Negara, sehingga mereka terpanggil untuk berkontribusi dalam memperkokoh tegaknya nilai-nilai Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan di tengah masyarakat demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk NKRI yang berdaulat dengan Pancasila.
Dalam deklarasi UI Watch pada Ahad (5/7), UI Watch menegaskan kembali jati diri UI sebagai Kampus Perjuangan Rakyat dan menyadari posisi yang disandangnya di tengah masyarakat sebagai pelita bangsa, dimana peran intelektual dan ilmuwannya menjadi panutan, dan inspirasi bagi bangsa Indonesia.
Pihaknya mengajak masyarakat untuk mempertahankan kemandirian bangsa dari cengkraman dan campur tangan pihak manapun, baik itu entitas asing maupun entitas dalam negeri, yang merongrong Pancasila dengan berupaya memperlemah ideologi, kedaulatan, dan keutuhan bangsa. **
UI Watch terdiri dari Alumni UI angkatan dan lintas fakultas, yang telah mengukir sejarah panjang pengabdian di berbagai jabatan dan aktivitas pemerintahan maupun di masyarakat.
Reporter | : | |
Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments