Jum'at, 03/07/2020 13:20 WIB
Baleg Akui RUU HIP Tak Bisa Langsung Dikeluarkan dari Prolegnas
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasil (RUU HIP) tidak bisa langsung dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, karena saat ini sudah menjadi domain pemerintah.
"DPR sudah ada aturannya, jika RUU sudah diambil keputusan di Rapat Paripurna maka untuk membatalkannya harus di paripurna. Lalu saat ini RUU HIP sudah masuk ranah pemerintah maka tunggu pemerintah karena saat ini domainnya bukan di DPR," kata Willy di Jakarta, Jumat (3/7).
Ia mengatakan, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly sudah menjelaskan bahwa pemerintah punya waktu 60 hari kerja setelah DPR mengirimkan RUU HIP.
Menurut Willy, sebelum batas waktu itu, pemerintah akan mengeluarkan Surat Presiden (surpres), isinya bisa membatalkan atau menindaklanjuti RUU HIP.
"Sebelum batas waktu itu pemerintah akan kirimkan Surpres, bisa membatalkan, bisa tindaklanjuti, bahkan Surpres tanpa Daftar Inventarisir Masalah (DIM) pun tidak bisa dibahas," ujarnya.
Karena itu menurutnya, masyarakat lebih baik menunggu DIM dari pemerintah, apakah sesuai ekspektasi publik atau tidak terkait RUU HIP.
Willy mengatakan, saat ini DPR menunggu Surpres terkait RUU HIP sehingga "salah alamat" kalau meminta Baleg mengeluarkan RUU tersebut dari list Prolegnas Prioritas 2020.
"Kalau ada yang menanyakan kenapa Baleg tidak mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas 2020, itu namanya 'salah alamat'. DPR adalah lembaga resmi sehingga ada prosedur dan mekanisme yaitu menunggu Surpres dari Presiden," katanya. **
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
| Sumber | : | Antara |
- DPR Desak Pemerintah Jamin Perlindungan Pekerja Migran
- Angka Covid-19 Lampaui China, PKS: Strategi Pemerintah Perlu Dievaluasi
- Megawati Resmikan 20 Kantor PDIP Secara Virtual
- Politikus PDIP Sebut RUU BPIP Dibahas Usai Pandemi Corona
- PKS Pertanyakan Konsep Pengajuan RUU BPIP
- Banyak Temuan BPK, Syaikhu Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian
- Isu Reshuffle Kabinet, Netty: Adakah Dampaknya Untuk Rakyat?
- Kebijakan Pengurangan Plastik Harus Perhatikan Pengusaha Kecil
- Peneliti: Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Mendesak
- Parmusi Desak DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas
- Presiden PKS Tegaskan Tolak RUU HIP
- Gerindra Janji Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Pengguna Narkoba
- PDIP Jabar Umumkan Calon Bupati/Wali Kota Pilkada 2020, Siapa Saja?
- Partai Gelora Indonesia Resmi Daftar ke Kemenkumham
- Penerbangan Kuala Lumpur - Padang Dihentikan Sementara Dampak Covid-19
0 Comments