Jum'at, 26/06/2020 13:41 WIB
PKS Tolak Pencabutan Subsidi Gas 3 Kg
Tabung gas 3 kg (istimewa)
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, menolak rencana Pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi gas 3 kg dari subsidi melalui komoditas ke subsidi langsung ke rakyat.
Pasalnya, menurut Mulyanto, saat ini Pemerintah tidak punya data valid mengenai jumlah dan sebaran rakyat miskin calon penerima subsidi langsung. Sehingga penyaluran subsidi langsung kepada rakyat besar kemungkinan akan bermasalah.
Berdasarkan pengalaman penyaluran bansos terkait covid secara by name by adress memperlihatkan lemahnya data rakyat miskin di Indonesia.
Mulyanto meminta harusnya pengalaman tidak baik ini menjadi pertimbangan dalam memutuskan model dan skema pemberian subsidi langsung.
"Dalam penyaluran bansos Covid kemarin saja masih banyak masalah yang ditemukan. Ada warga yang dapat ganda, ada PNS yang dapat, ada orang yang status ekonomi menengah ke atas yang tinggal di dalam perumahan lumayan besar juga dapat, sementara masyarakat yang berhak malah tidak dapat. Ini semua harus menjadi perhatian," tegas anggota Komisi VII DPR RI, Jumat (26/6).
Mulyanto menyarankan, sebelum memberlakukan sistem penyaluran subsidi langsung ke rakyat, Pemerintah harus memperbaiki dan memutakhirkan dulu data rakyat miskin.
Sediakan data valid tentang jumlah pedagang kecil, industri mikro rumah tangga, nelayan dan segmen pengguna kecil lain terlebih dahulu. Jika semua sudah siap baru kebijakan tersebut diuji-coba secara terbatas dan bertahap.
"Secara teoritis transformasi model subsidi dari 'komoditas' ke 'orang' memang sepertinya lebih baik, namun yang jadi masalah adalah soal operasionalisasinya di lapangan, terutama kesiapan data rakyat miskin dan pedagang kecil, usaha mikro, dll," imbuh Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, Pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru melempar wacana ini ke publik, karena pengalaman sebelumnya memperlihatkan, bahwa isu ini dapat memicu kelangkaan dan kenaikan gas melon 3 kg di pasar.
"Kasihan masyarakat yang tengah menderita pandemi Corona dan butuh gas melon untuk masak di rumah, kalau terjadi hal yg terakhir ini," tandas legislator dari daerah pemilihan Banten III ini. **
| Reporter | : | Jaenudin Ishaq |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Dua UMKM Kota Bekasi Raih Predikat UMKM Unggulan Terbaik 2020
- Usulan Penetapan Upah Minuman Kota Bekasi Lebih Besar dari UMP Jakarta
- Batu Bara Masih jadi Tulang Punggung Listrik Nasional hingga 2050
- Buruh Meminta UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dibatalkan
- KSPI Minta Gubernur Abaikan Surat Edaran Menaker Dalam Menetapkan Upah Minimum 2021
- Waspada Jeratan Pinjol Ilegal! Penagihannya Bikin Ngeri
- Sulitnya UMKM Bertahan di Tengah Pandemi
- Pengamat Proyeksi Ekonomi RI Anjlok Minus 3 pada 2020
- Kemenperin Dorong Sektor Industri Kembangkan Utilitas Guna Tingkatkan Ekonomi Nasional
- Program Bedah Rumah Kementerian PUPR Serap 236.689 Pekerja
- Bayar Cicilan Tunggakan BPJS Kesehatan Bisa Melalui BRI
- Sopir Angkutan Umum Keluhkan Tarif Tol Naik di Tengah Pandemi
- BPS Catat Terjadi Deflasi 0,05 Persen pada Agustus 2020
- Menkeu Pastikan Pemberian Paket Data Hingga 31 Desember
- BPS: 54,1 Juta Orang Ikuti Sensus Penduduk Online
0 Comments