Rabu, 03/06/2020 09:11 WIB
Jangan Asal PHK, Perusahaan Harus Terbuka pada Karyawan
Ilustrasi karyawan terkena PHK
BEKASI, DAKTA.COM - Pandemi Covid-19 berdampak pada sektor usaha yang berimbas pada pendapatan yang diperoleh perusahaan.
Sehingga banyak perusahaan yang merumahkan bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawannya karena tidak mampu membayar gaji.
Ketua Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia (ASPHRI), Yosminaldi menyatakan, perusahaan harus menerapkan pola komunikasi yang jujur dan terbuka bagi karyawan di masa sulit pandemi Covid-19 seperti ini.
"Perlu adanya keterbukaan kejujuran dari masing-masing perusahaan kepada karyawannya dalam berkomunikasi jangan sampai ada dusta," ucapnya kepada Dakta, Selasa (2/6).
Karena ia melihat, tidak semua perusahaan terdampak, justru ada perusahaan yang lebih diuntungkan karena adanya Covid-19 seperti sektor transportasi, farmasi, ritel makanan, hingga telekomunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat.
Namun, lanjutnya, ada perusahaan di sektor-sektor tertentu yang terdampak cukup tinggi seperti industri garmen, otomotif, pariwisata, penerbangan, hingga pengiriman.
Kemudian, ada perusahaan yang terdampak moderat, yaitu perusahaan tersebut tidak begitu rugi dan tidak begitu untung tetapi masih bisa beroperasi, seperti industri manufaktur, media, logam, minyak, properti, dan minuman.
"Jadi jangan semua perusahaan menganggap 'kami ini terdampak karena Covid-19'. Perlu adanya keterbukaan kejujuran dari masing-masing perusahaan kepada karyawannya," jelasnya.
Lebih lanjut ia menekankan, di saat seperti inilah peran praktisi Human Resources Development (HRD) sangat penting agar menjadi penengah antara pengusaha dengan karyawan.
"Mereka tidak hanya menyampaikan kepentingan manajemen kepada karyawan tapi juga mereka bisa menyerap aspirasi dari karyawan dan melihat bagaimana situasi karyawannya," terangnya.
Menurutnya, banyak perusahaan yang mengambil kesempatan untuk mem-PHK karyawan karena ingin mengambil keuntungan lebih sehingga mengorbankan para pegawainya.
"Jadi (HRD) jangan hanya menjadi corong dari pengusaha untuk kepentingan yang ujung-ujungnya perusahaan mencari untung. Mereka perlu menjadi penengah," tegasnya. **
| Editor | : | |
| Sumber | : | Radio Dakta |
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
- JPO Hantu Depan UIN Jakarta Kapan Digeser?
- Purnawirawan Ditantang Tempuh Jalur Konstitusi untuk Copot Gibran
0 Comments