Ahad, 17/05/2020 12:16 WIB
Harga Gula Tinggi, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani
Gula pasir
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin mendesak pemerintah serius menuntaskan berbagai persoalan terkait komoditas gula pasir yang tinggi dan langka sehingga cenderung merugikan rakyat banyak.
"Saya minta persoalan pangan, terutama gula ini, pemerintah serius mengurusinya untuk kepentingan rakyat. Jangan ada tebang pilih jika ditemukan penyelewengan. Dan tuntutan janji akan ketersediaan stok pangan serta harga pangan yang terkendali mesti dapat direalisasikan," kata Andi Akmal Pasluddin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (17/5).
Menurut Akmal Pasluddin, pemerintah harus mengusut tuntas berkaitan ketersediaan yang masih tersendat di berbagai daerah apakah terkendala distribusi atau permainan spekulan.
"Pemerintah juga harus ada tindakan nyata para pelaku amoral spekulan gula bila ditemukan menimbun yang mempermainkan stok di pasar," ujar Politisi PKS ini.
Selain itu ia menyatakan mesti ada solusi peningkatan produksi dalam negeri akan gula pasir dengan perbaikan pola mitra dengan petani maupun perbaikan pabrik.
Kemudian, lanjutnya, perlu ada edukasi masyarakat yang masuk dalam kurikulum pendidikan sejak dini akan bahaya konsumsi gula terlalu tinggi.
Ia menyoroti harga gula yang makin lama semakin meningkat, serta keberadaan komoditas gula pasir di berbagai pasar modern yang dinilai juga sudah semakin langka. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Mekanisme Pemotongan Hewan Qurban dari Gugus Tugas
- Hingga Juli, Kemenkes Catat 71 Ribu Kasus DBD
- Kemenag Diminta Bantu Pesantren Atasi Covid-19
- Jelang Pilkada, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tentang Dana Covid-19
- Pilkada saat Corona, Antara Partisipasi dan Keselamatan Jiwa
- Tiga Wilayah di Maluku Utara Resmi Ditetapkan Kawasan Konservasi Perairan
- Sanksi Pergub KBRL Tidak Menyasar Konsumen
- Pondok Modern Gontor Kampus 2 Benarkan Satu Santri Positif Covid-19
- F-PKS Bersyukur Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
- Alumni ITB Beri Pernyataan Soal Keanggotaan Din Syamsuddin di MWA
- Tahun 2020 Tak Ada Penerimaan CPNS
- Taman Nasional Gunung Rinjani Buka 8 Destinasi Non-Pendakian
- Eijkman: Waspadai Flu Babi G4 Jadi Pandemi
- 91 Juta Data Akun Tokopedia Bocor dan Disebar di Internet
- Survei LKSP: Mayoritas Publik Setuju Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan
0 Comments