Kamis, 02/04/2020 16:30 WIB
Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Berpotensi Diulang
DPRD Kabupaten Bekasi melaksanakan Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Bekasi, Rabu (18/3)
CIKARANG, DAKTA.COM - Pemilihan Wakil Bupati Bekasi periode sisa masa jabatan 2017-2022 berpotensi diulang menyusul tidak dilaksanakannya rekomendasi yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Panitia Pemilihan DPRD setempat.
Kepala Biro Pemerintahan dan Kerja Sama Provinsi Jawa Barat, Dani Ramdan mengatakan jika hasil pemilihan tidak diterima maka DPRD Kabupaten Bekasi harus melakukan proses pemilihan dari awal lagi.
"Dari awal lagi, bikin panlih (panitia pemilihan) lagi. Bisa tetap yang itu kalau ketua dewan menganggap panlih ini kredibel namun proses pemilihan yang kemarin dilakukan dari awal lagi dan harus Bupati Bekasi yang menyerahkan langsung rekomendasi Wakil Bupati Bekasi ke DPRD," kata Dani, Kamis (2/4).
Dani mengatakan, sejak awal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengingatkan DPRD Kabupaten Bekasi untuk menunda proses pemilihan Wakil Bupati Bekasi tetapi DPRD tetap bersikeras melakukan pemilihan pada Rabu (18/3/2020) lalu.
"Saya juga tidak mempersoalkan hal itu walau tidak digubris mereka (DPRD) tapi yang pasti itu telah menjadi catatan tersendiri bagi kami," ungkapnya.
"Kita sudah laporkan ke Mendagri, kita juga sudah berupaya meminta penundaan, minta kelengkapan ini dan itu, tapi tetap bergulir, maka langkah terakhir kita sampaikan ke Mendagri. Mendagri pasti akan melakukan hal yang sejalan dengan kita. Kita berikan warning tidak dijalankan ya kita laporkan ke pusat," imbuh dia.
Pihaknya mengaku sudah membahas persoalan ini bahkan hari ini hasil pembahasan berupa kronologis kegiatan itu telah disampaikan ke Gubernur Jawa Barat.
"Intinya kita melaporkan kronologis apa yang sudah kita lakukan, sesuai peraturan perundang-undangan dan mencoba menyampaikan aturannya seperti ini, ini tidak bisa dilanjutkan, tapi tetap dilanjutkan oleh DPRD Kabupaten Bekasi," ucapnya.
Pemerintah Provinsi juga telah menerima laporan hasil Paripurna Pilwabup Bekasi hanya saja dokumen yang disampaikan DPRD Kabupaten Bekasi itu bukan dokumen asli melainkan foto kopi.
"Dokumen laporan tapi masih foto kopi, saat ini kita sedang meminta naskah aslinya. Dokumen dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi itu berisi laporan hasil pemilihan. Walaupun dikaitkan dengan rekomendasi tidak dilanjutkan dari provinsi, berikutnya kita lanjutkan ke Kemendagri," kata Dani. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- 3.961 Warga Bekasi Berstatus Penduduk Miskin Ekstrem
- 16 Sungai di Kabupaten Bekasi Tercemar, Masalah Pengelolaan Sampah Masih Jadi ‘PR’ Besar
- DPRD Kabupaten Bekasi Sahkan Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
- Pemkab Bekasi Rancang Program Padat Karya Bersihkan Drainase
- DLH Kabupaten Bekasi Angkut Puluhan Ton Sampah di Sungai Cikarang Hilir
- Partai Ummat Jabar Dukung Reformasi Jilid II
- Dipimpin Milennial, DPD Partai Ummat Kabupaten Bekasi Bidik Pemilih Pemula
- DPW Partai Ummat Jabar Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
- Polisi Tangkap Tiga Pelaku Tawuran Yang Sebabkan Korban Meninggal Dunia
- Diversifikasi Usaha, BBWM Bakal Buat PLTS di Gedung Milik Pemkab Bekasi
- FajarPaper Lakukan Kegiatan Gemari Bumitanik Bagi Karyawan Pra Pensiun, Siswa dan Masyarakat
- 3 Personel Polres Metro Bekasi di PTDH Karena Terlibat Narkotika dan Mangkir Dari Tugas
- Mengenal Service Charge, Biaya Tambahan dalam Layanan Restoran dan Hotel
- FajarPaper Resmikan Mushola Al-Fajar di BLK SP KEP SPSI
- Sempat Mandek, Rencana Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara Kembali Dilanjutkan
0 Comments