Ahad, 29/03/2020 11:26 WIB
Imbas Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pekerja
CIREBON, DAKTA.COM - Dampak pandemi Covid-19 mengancam sektor industri. Berdasarkan perhitungan Apindo, pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sektor perhotelan sudah 20-35 persen.
Sedangkan, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pasokan bahan baku dan suku cadang mesin industri garmen dari Tiongkok sudah terhenti sejak Januari 2020 lalu.
Oleh karena itu, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah dan pengusaha untuk lebih memerhatikan nasib para pekerja.
"Para pekerja di sektor industri adalah pejuang yang menggerakkan roda perekonomian. Tanpa mereka, industri akan ambruk. Saat Covid-19 mewabah, maka pemerintah dan pengusaha harus lebih ekstra memperhatikan nasib pekerja," ujarnya dalam keterangannya di Cirebon, Ahad (29/3).
Menurut Netty, pekerja di sektor industri manufaktur termasuk kelompok rentan yang harus mendapatkan jaminan perlindungan.
"Industri yang masih bertahan dan pengusaha tidak memungkinkan memberlakukan work from home, maka protokol pencegahan persebaran Covid-19 harus paripurna. Tidak boleh main-main terkait keselamatan pekerja," tegasnya.
Menurut Netty, wilayah industri padat karya seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang, dan Cimahi termasuk wilayah zona merah Covid-19.
"Tolong para pengusaha benar-benar melaksanakan edaran Kemenaker terkait langkah tanggap Covid-19. Pastikan bahwa pekerja yang tidak masuk bekerja karena terkatagori ODP, PDP atau positif Covid-19, tetap mendapat upah penuh," kata Netty.
"Bahkan jika kondisi makin memburuk, saya menganjurkan sektor industri melakukan lockdown parsial. Lebih baik kita mundur selangkah daripada membawa kerugian yang lebih besar," lanjutnya.
Mengingat dampak ekonomi yang dirasakan pekerja akibat Covid-19, Netty meminta stimulus lain seperti keringanan pajak, penundaan tagihan listrik, penurunan suku bunga kredit pinjaman, insentif ekonomi (terutama UMKM) hingga bantuan sembako, diberikan kepada pekerja harian lepas dan juga masyarakat pra sejahtera.
Terkait kemungkinan terjadi PHK karena perusahaan merugi, Netty meminta agar pengusaha berlaku seadil-adilnya dalam menyelesaikan skema PHK.
"Ini masalah kemanusiaan yang tidak bisa dilihat dari perspektif untung rugi saja,"tandas Netty.
Selain itu, Netty mengingatkan agar upaya penanganan Covid-19 di kawasan industri harus menjadi konsen bersama banyak pihak, mulai dari pengusaha, serikat buruh, Pemda, dan aparat keamanan.
Netty mengajak sektor industri juga melaksanakan program sosialisasi, implementasi pencegahan, dan penyebaran pemetaan dampaknya terhadap industri, bahkan melakukan patroli agar tidak ada kerumunan yang berpotensi penyebaran Covid-19. **
Reporter | : | Warso Sunaryo |
Editor | : |
- Revitalisasi Kalimalang Menuju Wisata Air, Kemenpar Soroti Potensi dan Tantangan
- PHK Sepihak, Massa Buruh Gelar Demo di Gudang Distribusi Coklat di Narogong Bekasi
- PT Naffar Perdana Wisata Sukses Gelar RUPS 2025, Resmi Luncurkan KOPASHUS & DIGI OPZ sebagai Strategi Besar
- WOM Finance Resmikan Kantor Baru Cabang Bekasi 1 di Summarecon
- Investasi Bekasi Tumbuh Pesat, LPCK Luncurkan Hunian dan Komersial Baru di Lippo Cikarang Cosmopolis
- Progres Pembangunan, PT Summarecon Agung Tbk. Seremoni Penutupan Atap SMB Tahap II
- Sambut Idul Fitri, Danamon Menyediakan Solusi Keuangan untuk Mendukung Kemudahan Transaksi Nasabah
- Program Belanja Untung Berlangsung di Summarecon Mall Bekasi, Afgan Bakal Guncang Pengunjung 21 Maret
- KOSPE Bersama Gerakan Semua Bisa Umroh, Gelar Soft Launching Program Simpanan Haji Khusus
- Mengenal Dogecoin dan Pergerakan Harganya
- LPCK Perluas Pilihan Produk RumahTapak Baru Guna Menjawab Kebutuhan Generasi Muda
- Investasi Kabupaten Bekasi Meningkat, Penjualan Properti Residensial dan Ruko LPCK Bertumbuh
- Tidak Impor Pangan Tahun 2025, Mungkinkah?
- PT Naffar Perdana Wisata Ajak Semua Travel Umroh Untuk Kerjasama Raih Keberkahan Memuliakan Tamu Allah
- LippoLand Perkuat Posisi dengan Visi, Misi, dan Logo Baru Sambut Pertumbuhan Industri Properti
0 Comments