Jum'at, 27/03/2020 14:01 WIB
Pemkab Bekasi Diminta Alokasikan Dana Penanganan Covid-19
CIKARANG, DAKTA.COM - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanganan dan dampak dari Covid-19.
Hal ini menyusul Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang paling terdampak wabah virus coronavirus disease (Covid-19).
Berdasarkan data, hingga Jumat (27/3) tercatat warga yang masuk kedalam Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 310 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 75 orang, dan warga yang positif sebanyak 15 orang.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menuturkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Bupati Bekasi kaitan pengalokasian anggaran darurat untuk penanganan Covid-19.
Pihaknya mendorong agar mengefektifkan penanganan dari Covid-19 yang dilakukan Pemkab Bekasi. Bukan hanya meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah, tetapi perlu ada pengalokasian anggaran khusus untuk mengantisipasi persoalan dan dampak dari Covid-19.
Sebagai alat kelengkapan dewan, fraksinya menyepakati dan menyetujui agar Pemkab Bekasi mengalokasikan dana darurat, anggaran yang diusulkan sebesar Rp200 miliar.
"Anggaran itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti penyiapan alat medis di rumah sakit, serta peralatan yang mendukung petugas kesehatan seperti alat perlindungan diri (APD)," ucapnya di Cikarang, Jumat (27/3).
Menurutnya, untuk alokasi anggaran itu mudah, APBD sebesar Rp6,4 triliun lebih. Kemudian, ada biaya langsung 3 triliun lebih. Dan Silpa, sisa anggaran mencapai 1 triliun. Oleh karena itu lebih baik difokuskan dahulu untuk penyembuhan bagi orang sakit, untuk pembangunan bisa ditunda.
Karena Covid-19 ini merupakan virus yang cepat menyebar, Nuh meminta Pemkab Bekasi untuk sesegera mungkin mengeluarkan anggaran penanganan dan dampak dari hal itu. Pihak legislatif pun bakal membantu dan menyetujuinya.
"Selain alat dan biaya bagi petugas kesehatan, masyarakat miskin yang terdampak langsung juga harus diberikan subsidi, karena mereka tidak bisa bekerja akibat kebijakan pemerintah membatasi aktifitas masyarakat." jelasnya.
Ia juga meminta Pemkab Bekasi juga kreatif mencari dana-dana tambahan naik ke pemerintah pusat, provinsi bahkan swasta. Karena menurutnya, anggaran tersebut akan kurang. **
Reporter | : | Ardi Mahardika |
Editor | : |
- Tiga Partai Besar Tunggu Keputusan, Kinerja Gakkumdu Kabupaten Bekasi Dipertaruhkan
- Bawaslu Putuskan PPK Cikarang Barat Bersalah Saat Lakukan Pleno
- Pemkab Bekasi Rotasi-Mutasi Sebanyak 153 ASN Eselon III dan IV
- FajarPaper Gelar Donor Darah Untuk Jaga Ketersediaan Stok Darah Selama Ramadhan
- Merek Produk Alat Rumah Tangga Inovatif BOLDe, Buka Store di AEON Deltamas
- Pemerintah Kabupaten Bekasi Bergerak Cepat dalam Pemulihan Dampak Longsor di Kampung Legok Cariu Bojongmangu
- Tingkatkan Generasi Pintar di Indonesia, LPCK Gelar Kegiatan CSR Lippo Cikarang Mengajar
- Pemkab Bekasi Terus Berinovasi Dekatkan Layanan Publik Melalui Botram
- Polsek Cikarang Barat Tangkap Pelaku Perampasan Motor yang Sebabkan Wanita Terseret
- Sebar Tagar OnengkanBekasi, Rieke Maju Sebagai Cabup di Pilkada Kabupaten Bekasi?
- Gagalkan Aksi Begal di Setu, Pj Bupati Bekasi Beri Penghargaan Bagi Paspampres
- Respon Kasus Wanita Pertahankan Motor Hingga Terseret, Pj Bupati Perintahkan Camat Bantu Patroli Polisi
- FajarPaper Mendorong Pembangunan Generasi Unggul Melalui Beasiswa Prestasi untuk 239 Anak Karyawan
- Komitmen Terhadap Pembangunan Rumah Ibadah, Lippo Bangun Masjid Lippo Cikarang 2
- Bantu Perbaiki Akses Jalan Warga, Kodim 0509 Kabupaten Bekasi Laksanakan TMMD
0 Comments