Jum'at, 27/03/2020 14:01 WIB
Pemkab Bekasi Diminta Alokasikan Dana Penanganan Covid-19
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh
CIKARANG, DAKTA.COM - Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi meminta pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanganan dan dampak dari Covid-19.
Hal ini menyusul Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang paling terdampak wabah virus coronavirus disease (Covid-19).
Berdasarkan data, hingga Jumat (27/3) tercatat warga yang masuk kedalam Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 310 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 75 orang, dan warga yang positif sebanyak 15 orang.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menuturkan, saat ini pihaknya telah berkirim surat ke pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Bupati Bekasi kaitan pengalokasian anggaran darurat untuk penanganan Covid-19.
Pihaknya mendorong agar mengefektifkan penanganan dari Covid-19 yang dilakukan Pemkab Bekasi. Bukan hanya meminta masyarakat untuk tidak keluar rumah, tetapi perlu ada pengalokasian anggaran khusus untuk mengantisipasi persoalan dan dampak dari Covid-19.
Sebagai alat kelengkapan dewan, fraksinya menyepakati dan menyetujui agar Pemkab Bekasi mengalokasikan dana darurat, anggaran yang diusulkan sebesar Rp200 miliar.
"Anggaran itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti penyiapan alat medis di rumah sakit, serta peralatan yang mendukung petugas kesehatan seperti alat perlindungan diri (APD)," ucapnya di Cikarang, Jumat (27/3).
Menurutnya, untuk alokasi anggaran itu mudah, APBD sebesar Rp6,4 triliun lebih. Kemudian, ada biaya langsung 3 triliun lebih. Dan Silpa, sisa anggaran mencapai 1 triliun. Oleh karena itu lebih baik difokuskan dahulu untuk penyembuhan bagi orang sakit, untuk pembangunan bisa ditunda.
Karena Covid-19 ini merupakan virus yang cepat menyebar, Nuh meminta Pemkab Bekasi untuk sesegera mungkin mengeluarkan anggaran penanganan dan dampak dari hal itu. Pihak legislatif pun bakal membantu dan menyetujuinya.
"Selain alat dan biaya bagi petugas kesehatan, masyarakat miskin yang terdampak langsung juga harus diberikan subsidi, karena mereka tidak bisa bekerja akibat kebijakan pemerintah membatasi aktifitas masyarakat." jelasnya.
Ia juga meminta Pemkab Bekasi juga kreatif mencari dana-dana tambahan naik ke pemerintah pusat, provinsi bahkan swasta. Karena menurutnya, anggaran tersebut akan kurang. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : |
- Lippo Cikarang Catat Marketing Sales Rp323 Miliar di Kuartal I 2025, Capai 19,6 Persen dari Target Tahunan
- Komitmen Dukung Kebijakan Bupati, PT BBWM Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Babelan
- LPCK Prioritaskan Keberlanjutan untuk Ciptakan Nilai Jangka Panjang bagi Pemangku Kepentingan
- PT BBWM Berbagi Kebahagiaan Ramadhan, Santuni Anak Yatim di Babelan
- FajarPaper Terima Kunjungan KLH, Kemenperin, dan APKI Bahas Pengelolaan Limbah dan Bank Sampah
- Global Insan Mulia Gelar Gebyar Ramadan 1446 H, Santuni 100 Yatim dan Dhuafa
- Lippo Cikarang Mall Rayakan Tiga Dekade dengan Identitas Baru dan Konsep Lebih Modern
- Lippo Cikarang Cosmopolis Resmikan Taman Anabul, Fasilitas Baru untuk Hewan Peliharaan
- Forkammi Dorong Peningkatan Kompetensi Khotib melalui Dauroh Khutoba
- FajarPaper Dukung Perekonomian Berkelanjutan dengan Budidaya Lele dan Pengelolaan Sampah
- BBWM Rayakan 22 Tahun, Komitmen pada Pembangunan dan Tanggung Jawab Sosial untuk Masyarakat
- Pagar Laut di Bekasi untuk Pembangunan Alur Pelabuhan
- Gadang Barubah Hadir di Cikarang: Restoran Padang dengan Konsep Unik
- Bekasi Premier Pencak Silat Tournament 2nd Edition 2025: Membangkitkan Cinta pada Pencak Silat
- FajarPaper Sukseskan Panen Lele, Dukung Kemandirian Ekonomi Warga Binaan
0 Comments