Kamis, 19/03/2020 11:25 WIB
Puan Apresiasi Tindakan Proaktif Warga Lawan Pandemi Covid-19
Ketua DPR RI, Puan Maharani
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengapresiasi tindakan proaktif yang jelas dan nyata dari masyarakat mulai dari kampanye rajin mencuci tangan, saling memotivasi untuk melakukan social distancing serta saling memberi semangat antar-elemen bangsa dalam melawan pandemi Covid-19.
"Ini karakter asil masyarakat kita, bergotong royong menghadapi masalah sekaligus modal sosial untuk mengatasi persoalan wabah ini. Modal sosial INI jangan disia-siakan, jangan sampai kita kehilangan momentum untuk mengatasi wabah ini," ucap Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/3).
Ia mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah untuk mempercepat upaya-upaya penanggulangan virus corona.
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun di lapangan, upaya percepatan penanganan belum terlihat nyata," ujarnya.
Menurutnya, negara harus betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat dalam memimpin penanggulangan virus corona yang ditunjukan dengan memperluas pelayanan pemeriksaan di area publik seperti pasar, stasiun, dan terminal.
Pemerintah hendaknya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait Corona seperti peta sebaran kasus dan informasi layanan kesehatan.
"Pemerintah perlu melakukan percepatan aksi seperti penyediaan alat tes virus corona dalam jumlah masif yang disebar diberbagai titik pelayanan kesehatan masyarakat," ujarnya.
Petugas medis aktif mendatangi wilayah yang rawan untuk melakukan tes tersebut sekaligus mempermudah akses masyarakat untuk melakukan tes virus corona. Pemerintah secepatnya mencari solusi agar layanan tes corona ini bisa dilakukan secara gratis.
Selain itu, pemerintah selayaknya menyediakan alat perlindungan diri dari resiko terpapar virus corona kepada warga seperti masker, dan hand sanitizer secara cuma-cuma.
Untuk menjaga ketenangan warga, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan bahan pokok sehingga tidak menimbulkan panic buying. Pemerintah harus memastikan layanan publik terus berjalan meski pun ada kebijakan Bekerja Dari Rumah (Working From Home) sebagai penerapan social distancing.
"Pemerintah juga harus memikirkan warga yang kehilangan pendapatan akibat praktik social distancing. Karena itu, perlu dirumuskan segera kebijakan afirmatif atas dampak Corona terhadap masyarakat yang tidak mampu," pungkasnya. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Baleg Akui RUU HIP Tak Bisa Langsung Dikeluarkan dari Prolegnas
- Kebijakan Pengurangan Plastik Harus Perhatikan Pengusaha Kecil
- Peneliti: Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Mendesak
- Parmusi Desak DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas
- Presiden PKS Tegaskan Tolak RUU HIP
- Gerindra Janji Tak Usung Calon Kepala Daerah Eks Pengguna Narkoba
- PDIP Jabar Umumkan Calon Bupati/Wali Kota Pilkada 2020, Siapa Saja?
- Partai Gelora Indonesia Resmi Daftar ke Kemenkumham
- Penerbangan Kuala Lumpur - Padang Dihentikan Sementara Dampak Covid-19
- Mengukur Popularitas Ketum Parpol di Medsos, Prabowo Tertinggi
- Pemerintah Diminta Kaji Kembali RUU Omnibus Law, Libatkan Pekerja
- Pemerintah Tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cipta Kerja dari DPR
- Nasdem Jabar Targetkan Menang di Empat Daerah dalam Pilkada
- LKSP: PDIP Dominasi dalam Pemberitaan dan Media Sosial
- Ahmad Syaikhu Sebut UU SDA Hasil Revisi Lebih Protektif
0 Comments