Bekasi / Kabupaten /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 18/03/2020 08:58 WIB

Panlih DPRD Kabupaten Bekasi Dinilai Maladministrasi

Mencari Wabup Bekasi Pendamping Eka Supria Atmaja (Dakta/Adit)
Mencari Wabup Bekasi Pendamping Eka Supria Atmaja (Dakta/Adit)
CIKARANG, DAKTA.COM - DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi menggugat Panitia Pemilihan (Panlih) DPRD ke Pengadilan Negeri Cikarang karena tidak menjalankan mekanisme undang-undang dalam memilih calon wakil bupati.
 
Kuasa Hukum DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi, Muhammad Iqbal Salim mengatakan sehubungan dengan adanya pemilihan wakil bupati yang digelar Panlih, sesuai SK nomor 11 pada Rabu (18/3) ini, Nasdem sebagai partai koalisi menilai cacat hukum dan tidak sesuai dengan undang-undang 10 tahun 2016.
 
"Semestinya yang memberikan usulan nama calon adalah bupati kepada DPRD setelah itu mendelegasikan untuk membuat panlih, saat ini justru sebaliknya, DPRD yang melampaui kewenangan dalam proses pemilihan," ucapnya.
 
Oleh karena itu, pihaknya mendaftar gugatan dengan Nomor 65P.G.2020.
 
Dengan adanya gugatan ini, maka SK pemilihan tidak bisa dilanjutkan dan harus menundanya, sampai gugatan ini berkekuatan hukum.
 
"Apalagi jika dipaksakan tetap digelar pemilihan, namun ternyata maladministrasi serta tidak patuh pada undang-undang maka dapat menjadi preseden buruk," ujarnya.
 
Sementara itu, Cawabup sekaligus Ketua DPD Nasdem, Rohim Mintareja mengatakan semestinya berdasarkan undang-undang maka pemilihan wakil bupati tidak sah sehingga harus dibatalkan.
 
"Jika DPRD tetap menjalankan pemilihan maka legislatif melanggar, panlih dinilai cacat hukum dalam proses pemilihan, DPRD bukan bertugas menetapkan calon tetapi domainnya partai koalisi, yakni Golkar, PAN, Nasdem, dan Hanura," katanya.
 
Sementara itu panlih sudah menetapkan 2 nama yakni Ahmad Marzuki dan Tuty Yasin untuk dipilih sebagai cawabup Bekasi. **
Reporter : Ardi Mahardika
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 741 Kali
Berita Terkait

0 Comments