Daktatorial /
Follow daktacom Like Like
Rabu, 04/03/2020 13:37 WIB

Bekasi Siapa Gubernurnya?

Dialog Publik Radio Dakta dengan tema Bekasi Siapa Gubernurnya
Dialog Publik Radio Dakta dengan tema Bekasi Siapa Gubernurnya
BEKASI, DAKTA.COM - Warga Bekasi mengaku kurang diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Gubernur Jabar Ridwan Kamil sebagai kepala daerah. 
 
Hal itu dilihat dari segi anggaran yang diberikan baik ke Kota maupun Kabupaten Bekasi tidak sebanding dengan jumlah yang diberikan ke Pemprov Jabar.
 
Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh yang mengaku wilayahnya kurang diperhatikan oleh Pemprov Jabar.
 
"Kabupaten Bekasi itu menyumbangkan pajak besar ke Pemprov Jabar, seharusnya dikembalikan secara maksimal, tapi ternyata justru minimal," kata Nuh dalam Dialog Publik Radio Dakta, Rabu (4/3).
 
Menurutnya, kalau Pemerintah Provinsi Jabar serius ingin memajukan Kabupaten Bekasi, ia menantang Pemprov Jabar agar mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di kawasan industri di Kabupaten Bekasi.
 
"Kabupaten Bekasi ini ada lebih dari 6 ribu perusahaan, tapi mirisnya penduduknya kurang terserap di sana, maka diperlukan penambahan skill bagi warga sehingga layak diperkerjakan," tegasnya.
 
Selain masalah sumber daya manusia, menurut Nuh, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi juga sebagian tidak tersentuh oleh Pemprov Jabar seperti perbaikan Jalan Cikarang-Cibarusah yang hampir 10 tahun rusak.
 
"Kami juga berharap agar pariwisata di Kabupaten Bekasi didorong oleh Pemprov Jabar, karena potensi kita besar seperti Situ Cibeureum dan lainnya," ujarnya.
 
 
Senada dengan Nuh, Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim menekankan bahwa memang seharusnya Pemprov Jabar bisa memberikan lebih anggaran kepada Kota Bekasi karena pajaknya cukup tinggi.
 
Hal itu menyusul dua Flyover Rawapanjang dan Cipendawa Kota Bekasi yang telah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan karena menggunakan dana hibah sebesar Rp760 miliar dari Pemprov DKI Jakarta.
 
Meski begitu, menurut Arief, dana sebesar itu wajar saja diberikan DKI kepada Kota Bekasi sebagai dana hibah atas sampah yang dibuang ke Bantargebang.
 
"Perhatian DKI lebih ke Bekasi itu wajar karena dampak sampahnya DKI, jadi memang sudah selayaknya DKI memberikan hibahnya ke Bekasi," tuturnya.
 
Ia menyebut, dana hibah yang diberikan DKI ke Bekasi merupakan simbiosis mutualisme, artinya saling menguntungkan dan saling membutuhkan.
 
Campur Tangan Pemerintah Pusat
 
Direktur Eksekutif Puskapkum, Ferdian Andi menyatakan peran pemerintah pusat untuk mengharmoniskan antar pemerintah daerah kurang berjalan.
 
"Misalnya saat banjir, itu saling lempar tanggung jawab antara pemda dan pusat. Jadi seharusnya perlu ada koordinasi yang baik antar keduanya," ucapnya. 
 
Hal itu, katanya, diperparah oleh RUU Omnibus Law yang hendak mengambil alih kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat terkait perizinan.
 
Sementara itu, Rektor Unisma Bekasi, Prof. Nandang Najmulmunir mengatakan yang paling penting dalam sebuah wilayah adalah hubungan yang fungsional dan itu sudah terjalin di Jabodetabekjur (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi Cianjur).
 
"Hubungan itu sudah terjalin seperti soal lingkungan mengenai banjir yang terjadi di hulu tentu berdampak hingga ke hilir. Kemudian transportasi yang terintegrasi, dan tatanan sistem," jelasnya.
 
Menurutnya, terkait kemitraan antara DKI Jakarta dan Bekasi itu merupakan hal yang sepatutnya dilakukan. Sebab, sampah dari DKI Jakarta yang dibuang ke Bantargebang sangat mencemari lingkungan sehingga perlu ada benefit yang didapat oleh Kota Bekasi.
 
Di sisi lain, agar terjalin hubungan fungsional yang baik maka perlu ada intervensi dari pemerintah pusat. Sehingga semuanya bisa terkoordinasi dengan baik. 
 
Dialog Publik Radio Dakta kali ini dengan tema "Bekasi Siapa Gubernurnya?" di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (4/3).
 
Acara ini menghadirkan narasumber, yakni Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohammad Nuh; Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arief Rahman Hakim; Direktur Eksekutif Puskapkum, Ferdian Andi; Rektor Unisma Bekasi, Prof. Nandang Najmulmunir. **
Editor : Asiyah Afiifah
Sumber : Radio Dakta
- Dilihat 18247 Kali
Berita Terkait

0 Comments