Bekasi /
Follow daktacom Like Like
Selasa, 03/03/2020 09:07 WIB

Bakamla RI - Kemenparekraf Maksimalkan Masyarakat Binaan di Pesisir

Bakamla RI - Kemenparekraf Maksimalkan Masyarakat Binaan di Pesisir
Bakamla RI - Kemenparekraf Maksimalkan Masyarakat Binaan di Pesisir
JAKARTA, DAKTA.COM - Optimalisasi tugas dan fungsi Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) dalam hal menjaga keamanan dan keselamatan di laut sangat memerlukan dukungan dan kerja sama Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, terutama yang memiliki program masyarakat binaan. 
 
Terkait hal tersebut, Bakamla RI/IDNCG melaksanakan Koordinasi Eksternal ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam rangka menggali perencanaan, pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), di Jakarta, beberapa waktu lalu. 
 
Hal ini dilakukan sebagai bekal dari pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Rapala Bakamla RI), yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. 
 
Melalui Peraturan Kepala Bakamla RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Relawan Penjaga Laut Nusantara Bakamla RI, pembentukan Rapala Bakamla RI dimulai dengan mempelajari beberapa K/L yang memiliki dan telah menjalankan program masyarakat binaan.
 
Sebelum berkoordinasi dengan Kemenparekraf, Tim Bakamla RI/IDNCG telah melaksanakan Koordinasi Eksternal dengan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP).
 
Menurut Kabid Pemberdayaan Kemenparekraf, Pokdarwis yang sudah dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kemenparekraf sebanyak 1.200 kelompok. Namun demikian, Pokdarwis yang sudah dibentuk masih membutuhkan pelatihan-pelatihan terkait keamanan dan keselamatan di laut.
 
"Merespon usulan dari Kemenparekraf, dan sebagai bentuk konkret dalam meningkatkan sinergitas maka Bakamla RI/IDNCG menginisiasi Forum Discussion Group (FGD) dengan K/L terkait," katanya dalam keterangannya, Selasa (3/3). 
 
Rencananya FGD tersebut akan dihadiri perwakilan dari Kemenparekraf, KKP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta BNPP. 
 
FGD ini akan membahas lebih dalam mengenai pengelolaan wilayah wisata maritim, ekonomi pesisir, kesehatan lingkungan pesisir, serta keamanan dan keselamatan di wilayah pesisir.
 
Rapala Bakamla RI merupakan kelompok masyarakat yang secara sukarela menjaga keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Rapala Bakamla RI dibentuk di sekitar lokasi kantor perwakilan Bakamla RI/IDNCG di daerah. Selain itu, lokasi Desa Maritim Bakamla RI mempertimbangkan pula usulan dari Pemerintah Daerah/Komunitas Profesi/Penggiat Sosial.
 
Rapat yang berjalan dengan kondusif, dan tak jarang diselingi dengan ide-ide kreatif tersebut, dipimpin oleh Kabid Kompetensi Kemenparekraf Ambar Rukmi, yang didampingi oleh Kabid Pemberdayaan Kemenparekraf Desti M. **
Reporter :
Editor :
- Dilihat 743 Kali
Berita Terkait

0 Comments