Bekasi /
Follow daktacom Like Like
Jum'at, 21/02/2020 16:14 WIB

Evaluasi Anggaran KS NIK Diserahkan Ke Auditor Pemerintah

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Sholihin
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Sholihin
BEKASI, DAKTA.COM - Fraksi Golkar Persatuan DPRD Kota Bekasi, menegaskan evaluasi penggunaan anggaran Kartu Sehat (KS) NIK diserahkan kepada auditor resmi pemerintah.
 
"Sudah tidak ada pansus KS NIK. Dan sudah disepakati di Bamus. Dan ini diserahkan ke auditor resmi pemerintah," kata Wakil Ketua Fraksi Golkar Persatuan, Sholihin kepada Dakta, Jumat (21/2).
 
Ia menjelaskan, tidak ada urgensinya pembentukan Pansus KS NIK yang sebelumnya sempat mengemuka dalam rapat  Badan Musyawarah (Bamus).
 
"Dari Fraksi Golkar Persatuan tidak ada urgensinya. Dan kita meminta ke komisi IV untuk mengundang OPD terkait, Dinkes dan RSUD. Garis besarnya tidak ada Pansus KS NIK," tutup Sholihin Anggota Komisi III itu.
 
Program Kartu Sehat menjadi persoalan karena mulai terlihatnya potensi defisit APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2018.
 
Tidak main-main, besaran potensi defisit mencapai Rp900 miliar sampai Rp1,2 triliun atau sekitar 20 persen dari total APBD 2018 sebesar Rp5,8 triliun.
 
Dari angka besar itu, program Kartu Sehat ikut berkontribusi menyumbang defisit. 
 
Reporter : Jaenudin Ishaq
Editor : Asiyah Afiifah
- Dilihat 800 Kali
Berita Terkait

0 Comments