Rabu, 19/02/2020 14:46 WIB
Izin Mempekerjakan TKA di Kabupaten Bekasi Diindikasi Bocor
Ilustrasi tenaga kerja asing
CIKARANG, DAKTA.COM - DPRD Kabupaten Bekasi mengindikasikan pendapatan daerah dari sektor Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) terjadi kebocoran.
Hal ini menyusul data jumlah tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi belum diperbaharui.
Saat ini jumlah data tenaga kerja asing yang tercatat di Disnaker Kabupaten Bekasi ada sebanyak 2.016 orang. Mereka berasal dari banyak negara diantaranya Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan beberapa negara lainnya.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Anden mengatakan jika data itu masih yang lama tentunya harus diperbaharui. Krena jika tidak bisa diindikasi ada kebocoran IMTA, karena setiap warga negara asing harus menyetor pajak sebesar 120 US dollar ke pemerintah daerah.
"Jika datanya saja tidak valid tentunya banyak tenaga kerja asing yang tidak membayar pajaknya," ujarnya di Cikarang, Rabu (19/2).
Oleh karena itu, ia meminta agar Disnaker Kabupaten Bekasi menyosialisasikan supaya perusahaan mengarahkan pekerja asingnya untuk membayar IMTA.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Bekasi juga menduga terdapat tenaga kerja asing tidak berizin, salah satunya di mega proyek Meikarta.
Namun hal itu dibantah oleh Lippo Group, yang menyebut hanya terdapat 8 orang tenaga kerja asing, sementara perusahaan pelaksana Meikarta, yakni China Construction ada sebanyak 86 pekerja asing. **
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Pemkab Bekasi Belum Izinkan Resepsi Pernikahan
- Pembelajaran Tatap Muka di Kabupaten Bekasi Belum Bisa Dilakukan
- Pemkab Bekasi Didesak Percepat Perluasan TPAS Burangkeng
- Rekor Topping Off Terbanyak, MURI Beri Penghargaan Meikarta
- MUI Gagas Cover Al Quran Bernuansa Batik Khas Bekasi
- Kecamatan Setu Koordinasi Sampah Masuk TPAS Burangkeng ke DLH
- Selama Covid-19 Konsumsi Air Bersih Meningkat, Pembayaran Menurun
- Korupsi, Mantan Kades Karangasih Dituntut 1,6 Tahun Penjara
- Pemkab Bekasi Segera Fungsikan BLK
- DPR Desak Pemkab Bekasi Tegas pada Protokol Kesehatan di Perusahaan
- Masyarakat Wilayah Utara Bekasi Minta Realisasi Pemekaran
- Muncul Klaster Unilever, Bupati Bekasi Perketat Kawasan Industri
- DPRD Kabupaten Bekasi Sidak TPAS Burangkeng
- Kasus Positif Covid-19 Bertambah 36 dari Klaster Unilever
- Ada Kluster Baru, Pemkab Bekasi Minta Perusahaan Ketat Patuhi Protokol Kesahatan
0 Comments