Sabtu, 15/02/2020 12:20 WIB
Obon Tabroni: UU RI No.1 Tahun 1970 Perlu Direvisi
Obon Tabroni
BEKASI, DAKTA.COM - Anggota DPR RI Obon Tabroni menilai Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 perlu direvisi menyusul tingginya angka kecelakaan kerja.
Obon mengatakan fasilitas Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3) belum sepenuhnya diterima pekerja, padahal itu merupakan instrumen penting agar keselamatan bagi pekerja dapat terlindungi.
Menurutnya, tujuh pekerja meninggal dunia setiap hari, sedangkan bagi pengusaha yang tidak menjalankan norma K3 hanya diberikan sanksi penjara 3 bulan atau denda sebesar Rp100 ribu.
Oleh karena itu revisi Undang-Undang itu perlu dilakukan, dan bersyukur saat ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional dalam 5 tahun periode anggota DPR.
Meski masih menunggu di revisi, namun pihaknya berharap pengawasan harus dilakukan agar pengusaha menjalankan norma K3, sehingga kejadian kasus kecelakaan kerja seperti di pabrik gas PT. Semar Gemilang tidak lagi terjadi.
| Reporter | : | Ardi Mahardika |
| Editor | : | Dakta Administrator |
- Pemkab Bekasi Siapkan Karantina Kesehatan di 4 Lokasi
- Pemilihan Wakil Bupati Bekasi Berpotensi Diulang
- Kabupaten Bekasi Bentuk Kranisisasi Lawan Covid-19, Apa Itu?
- Pemkab Bekasi Penuhi Kebutuhan Logistik ODP
- Pemkab Bekasi Temukan Orang Positif Covid-19 pada Rapid Test Massal
- Hasil Lab ASN Pemkab Bekasi yang Meninggal Negatif Covid-19
- Pemkab Bekasi Perpanjang WFH ASN Hingga 14 April
- Puluhan Calon Pengantin Terpaksa Batalkan Pernikahan Akibat Pandemi Covid-19
- Polres Metro Bekasi Minta Warga Aktif Semprotkan Disinfektan Mandiri
- Bupati Bekasi Sampaikan Kendala Tangani Covid-19 ke Gubernur Jabar
- ASN Pemkab Bekasi Meninggal Diduga Terinfeksi Covid-19
- Pengusaha Akan Bantu Pemkab Bekasi Tangani Covid-19
- RSUD Cabangbungin Butuh Tenaga Medis Tambahan Tangani Pasien Covid-19
- Dari 20 Positif Corona di Kabupaten Bekasi, Tiga Pasien Sembuh
- Masyarakat Diminta Tak Sebarkan Berita Hoaks Soal Corona
0 Comments