Jum'at, 14/02/2020 13:44 WIB
Soal Formula E, PDIP DKI : Sejak Awal Kami Tak Setuju di Monas
Mobil Formula E
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono menyatakan adanya klaim sepihak dari Pemprov DKI terkait perizinan ajang Formula E di Monas.
Gembong mengungkapkan, dari hasil pertemuan antara Ketua DPRD DKI Prasetio Edi dengan Kemensetneg menemukan fakta bahwa Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atas perizinan wilayah Monas untuk menjadi ajang Formula E.
"Rekomendasi dari TACB ternyata ketuanya tidak merekomendasikan hal itu padahal itu kan merupakan basic pemberian izin dari Kementerian Sekretariat Negara," papar Gembong saat dihubungi, Jumat (14/2).
Gembong juga mengatakan, sejak awal mereka tidak setuju apabila kawasan Monas dijadikan ajang balap kendaraan listrik internasional tersebut karena mempunyai nilai historis yang besar.
"Jadi soal-soal tempat, kalau kami sejak awal tidak merekomendasikan di Monas, kita minta di luar itu. Kalau di Jakarta kan banyak tempat misal di Ancol atau Kemayoran," imbuhnya.
Pada Rabu (12/2) kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi mengunjungi gedung Kemensetneg. Ia menuding bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan manipulasi atas rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh perizinan pagelaran Formula E di kawasan Monas.
Atas hal tersebut, pimpinan DPRD DKI Jakarta akan menunjuk Komisi B agar memanggil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dimintai keterangan terkait dugaan manipulasi surat rekomendasi dari TACB tersebut. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments