Selasa, 11/02/2020 15:05 WIB
PBNU Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj
JAKARTA, DAKTA.COM - Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj menegaskan untuk menolak upaya pemulangan WNI yang telah tergabung dalam ISIS.
Said menilai apa yang pernah dideklarasikan mereka yang membakar paspornya secara otomatis sudah melepaskan kewarganegaraan mereka sehingga pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk melindunginya.
"Mereka menyatakan bergabung menjadi warga negara ISIS. Berarti mereka sudah melepaskan diri sebagai warga negara Indonesia," ujar Said di Gedung PBNU.
Selain itu, Said berpendapat memulangkan mereka ke Tanah Air berpotensi menimbulkan masalah baru, terutama kehidupan sosial mereka di tengah masyarakat.
"Bicara pemulangan 600 orang itu, kalau mengganggu ketenangan 260 juta warga Indonesia. Oleh karena itu saya beri masukan dengan tegas kami PBNU menolak kombatan ISIS," tegasnya. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Sidang Paripurna PRSSNI Jabar Dorong Optimisme Radio di Era Digital
- Kampung Merdeka Alfamidi Medan Diresmikan, Kenalkan Pengelolaan Sampah Lewat Budidaya Maggot
- Kapolri Bentuk Satgassus Penerimaan Negara dan Berikut Sosok yang Ditunjuk
- Jelang Puncak Haji, Prof Niam Himbau Jamaah Patuhi Jadwal Lempar Jumrah saat Di Mina
- Elemen Masyarakat Tegaskan Penolakan terhadap Aksi 20 Mei
- MUI : Jangan Sebar Berita Bohong, Fitnah dan Tidak Objektif Pada Walikota, terkait Kasus Pengadaan Alat Olahraga.
- Wamenaker Dukung Perlindungan untuk Pengemudi Ojol Jelang Aksi Unjuk Rasa Besar-besaran
- KORMI Tegaskan Komitmen Pembinaan Inorga dan Luncurkan Logo dan Maskot FORKOT IV 2025
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Usulkan Jalur Prioritas Tol untuk Transportasi Publik dalam Peresmian Rute Baru TransJabodetabek Vida–Cawang
- Kejari Kota Bekasi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Alat Olahraga
- Cegah Dimanfaatkan untuk Pragmatisme Politik, UU Zakat Kembali Digugat
- Prestasi Bulu Tangkis tak Bisa Diraih Instan
- 11 Tuntutan Buruh di May Day 2025
- Dahnil Anzar Simanjuntak Soroti Urgensi Petugas Haji Perempuan dalam Raker Komisi VIII DPR RI
- Gubernur 'Konten' Dedi Mulyadi dan Jebakan Komunikasi Artifisial
0 Comments