Selasa, 28/01/2020 14:47 WIB
PKS Sepakat Perlu Uji Publik Bagi Cawagub DKI Jakarta
Sohibul Iman bersama Nurmansyah Lubis 1
JAKARTA, DAKTA.COM - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman sepakat jika ada uji publik untuk calon wakil gubernur DKI Jakarta.
"Uji publik itu ide yang sangat bagus. Cawagub tidak boleh seperti membeli kucing dalam karung. Harus terbuka," kata dia saat mengunjungi kedai kopi milik calon wakil gubernur DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis atau yang akrab disapa Bang Ancah, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).
Sohibul mengatakan bahwa dirinya sering menyampaikan jika pejabat publik pada hakikatnya adalah seseorang yang harus siap dikuliti.
"Siap dipreteli dari keahliannya, track record bahkan hal-hal yang sangat privat. Hal pribadi pun harus dikorek. Jadi, uji publik ini sangat positif," kata Sohibul.
Seperti diketahui, Partai Gerindra mengumumkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta yang baru, yakni Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.
Penyelenggaraan uji publik bisa menjadi sarana perkenalan untuk mengetahui kapasitas Riza dan Nurmansyah. Uji publik juga perlu dilakukan untuk memenuhi hak masyarakat DKI Jakarta agar bisa mengetahui sosok yang kelak akan mendampingi Anies Baswedan. **
| Reporter | : | |
| Editor | : |
- Mengapa RRC- PKC buru-buru mengundang Prabowo?
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
0 Comments