Jum'at, 24/01/2020 09:15 WIB
DPR Minta Libatkan Buruh Bahas Omnibus Law 'Cilaka'
Masa buruh PT. Suzuki Indomobil Motor yang berunjuk rasa (Foto/Ardi Mahardika)
JAKARTA, DAKTA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni meminta pemerintah untuk melibatkan perwakilan dari buruh untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Obon mengatakan, protes yang dilakukan oleh aliansi buruh terhadapOmnibus Law Cipta Lapangan Kerja karena adanya beberapa pernyataan kontroversial dari pemerintah yang dianggap mengurangi hak-hak buruh.
"Itu saya rasa hal yang wajar, karena jangan sampai pemerintah mau investasi ini masuk, tapi mengabaikan hak-hak para buruh," ujar Obon di Jakarta, Jumat (24/1).
Meskipun hingga saat ini draf tentang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja belum diterima oleh DPR, tetapi Obon meminta agar pembahasannya juga turut melibatkan kaum buruh yang mempunyai dampak terbesar apabila diterapkan.
"Saya sih berharap pemerintah juga mengajak perwakilan buruh. Karena jumlah buruh di Indonesia itu hampir 55 juta buruh formal, jangan dikurangi haknya," imbuhnya.
Ada enam poin Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang ditolak Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Senin (20/1) kemarin, pertama isi draf RUU menghilangkan upah minimum, mengurangi nilai pesangon, fleksibilitas pasar kerja atau peggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) bebas tanpa batas, dan buruh kontrak diperluas.
Kemudian, lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi TKA tanpa keahlian, jaminan sosial terancam hilang serta menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- Partai Gelora Indonesia Resmi Daftar ke Kemenkumham
- Penerbangan Kuala Lumpur - Padang Dihentikan Sementara Dampak Covid-19
- Puan Apresiasi Tindakan Proaktif Warga Lawan Pandemi Covid-19
- Mengukur Popularitas Ketum Parpol di Medsos, Prabowo Tertinggi
- Pemerintah Diminta Kaji Kembali RUU Omnibus Law, Libatkan Pekerja
- Pemerintah Tak Perlu Gengsi Tarik RUU Cipta Kerja dari DPR
- Nasdem Jabar Targetkan Menang di Empat Daerah dalam Pilkada
- LKSP: PDIP Dominasi dalam Pemberitaan dan Media Sosial
- Ahmad Syaikhu Sebut UU SDA Hasil Revisi Lebih Protektif
- PKS: BPIP Setop Buat Kegaduhan!
- Pemerintah Batal Pulangkan Eks ISIS Karena Faktor Keamanan
- Gibran Akui Akan Tetap Setia PDIP Meski Ditolak di Pilwakot Solo
- Sosialisasi 4 Pilar MPR, Syaikhu Ajak Masyarakat Jaga NKRI
- Bakamla RI Seleksi CPNS, Cari personel Tangguh
- Pembentukan Pansus Agar Kasus Jiwasraya Terbuka
0 Comments