JAKARTA, DAKTA.COM - Kepala BNPB, Waka POLRI, Dirjen KSDA dan Ekosistem KLHK, Bupati Bogor, dan rombongan meninjau area terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bogor. Helikopter berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pukul 08.00 WIBdan kembali lagi pada pukul 11.00 WIB.
Tujuan utama peninjauan adalah untuk mengetahui penyebab utama bencana banjir dan longsor. Dari tinjauan diketahui bahwa penyebab banjir dan longsor adalah kerusakan ekosisten akibat penebangan pohon sehingga gundul dan mudah longsor, apalagi banyak daerah dengan kelerengan curam. Penyebab lain adalah penambangan ilegal, dari udara terlihat ratusan tenda biru milik para penambang ilegal. Penambang menggunakan merkuri yang juga menyebabkan pencemaran logam berat yang berbahaya bagi manusia.
Banjir dan longsor sudah sering terjadi di wilayah tersebut dan awal tahun 2020 ini merupakan bencana terbesar. Jika tidak ada perbaikan ekosistem maka akan terus menjadi ancaman bencana banjir dan longsor yang permanen. Sehingga Ka BNPB dalam konferensi pers di Bandara Halim Perdana Kusuma mengatakan bahwa "Ancamannya permanen maka solusinya harus permanen juga".
Solusi permanen yang akan diambil adalah pengembalian kawasan konservasi di hulu dan pelarangan penambangan liar serta peningkatan mata pencaharian penduduk. Untuk menindak lanjuti maka akan dibentuk satgas bersama yang difasilitasi oleh BNPB dan melibatkan semua stake holder terkait.
Editor | : | Dakta Administrator |
Sumber | : | Rilis BNPB |
- Pekerjaan Rumah Menanti Hadi dan AHY
- Haram Golput, Pilih Pemimpin yang Mampu Menjaga Agama dan Negara
- Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie : Prabowo Subianto Hanya Akan Menjabat Sebagai Presiden Selama Dua atau Tiga Tahun Apabila Terpilih Dalam Pemilu 2024
- Anies Sebut Film 'Dirty Vote' Cara Rakyat Respons Kecurangan
- Cara Top Up Genshin Impact Murah: Menambah Kristal Tanpa Merusak Dompet
- DPR BUKAN LAGI RUMAH RAKYAT, ASPIRASI PEMAKZULAN JOKOWI DIPERSEKUSI?
- Etika Politik "Endasmu Etik"
- PENGUSAHA JANGAN LEBAY, KAITKAN BOIKOT PRODUK TERAFILIASI ISRAEL DENGAN ANCAMAN PHK MASSAL!
- Eddy Hiariej Terima Rp3 M atas Janji SP3 Kasus Helmut di Bareskrim
- KPU Masih Analisis Sistem soal Dugaan Kebocoran Data DPT Pemilu 2024
- Beban Berat Nawawi Pulihkan Kepercayaan KPK
- Bareskrim Selidiki Peretasan Data Pemilih di KPU
- Panja DPR-Kemenag Tetapkan Biaya Haji 2023, Jamaah Harus Bayar Rp 56 Juta
- Boikot Produk Terafiliasi Israel di Indonesia Bisa Melalui Penerapan UU JPH
- Gibran tak Hadir di Dialog Muhammadiyah, Muti: Kami Sayangkan, Sudah Diberi Kesempatan
0 Comments