Jum'at, 17/01/2020 11:15 WIB
Komisi VI Bantah Pembentukan Pansus Jiwasraya Bermotif Politik
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung (dok: dpr.go.id)
JAKARTA, DAKTA.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menampik anggapan pembentukan pansus atas kasus Jiwasraya bermotif politik.
"Dengan membentuk pansus, justru DPR ingin mendalami lebih jelas mengenai kasus tersebut karena dampaknya akan sangat merugikan bagi masyarakat yang menjadi nasabah mereka," papar Martin di Jakarta, Jumat (17/1).
Meskipun masih sebatas wacana, tetapi Martin menyatakan belum adanya penolakan secara resmi dari masing-masing Fraksi untuk pembentukan pansus Jiwasraya ini.
"Sejauh ini memang belum ada arahan langsung dari masing-masing fraksi, namun memang ada usulan agar pansus ini diubah menjadi panja," imbuhnya.
Krisis keuangan di tubuh PT Asuransi Jiwasraya memunculkan wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh DPR RI.
Sejumlah fraksi di DPR menilai pansus merupakan wadah tepat bagi anggota dewan untuk turut mengawal dan mengawasi pengusutan kasus dugaan korupsi di perusahaan BUMN tersebut.
Namun kabar terakhir menyebutkan bahwa pembentukan pansus akan diubah menjadi panja yang melibatkan Komisi III, VI, dan XI DPR RI menyusul telah ditetapkannya lima orang tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus tersebut. **
| Reporter | : | Boy Aditya |
| Editor | : | Asiyah Afiifah |
- PKS: BPIP Setop Buat Kegaduhan!
- Pemerintah Batal Pulangkan Eks ISIS Karena Faktor Keamanan
- Gibran Akui Akan Tetap Setia PDIP Meski Ditolak di Pilwakot Solo
- Sosialisasi 4 Pilar MPR, Syaikhu Ajak Masyarakat Jaga NKRI
- Bakamla RI Seleksi CPNS, Cari personel Tangguh
- Pembentukan Pansus Agar Kasus Jiwasraya Terbuka
- Demokrat dan PKS Usulkan Hak Angket Jiwasraya
- PKS: Pemerintah Jokowi Semestinya Dukung Produksi N-219
- DPR Minta Pemerintah Jamin Kesehatan Warga Natuna dari Corona
- Perbaiki Kondisi Keuangan, PKS Minta PLN Tegas Kepada IPP
- Respons Aspirasi APBMI, Syaikhu Desak Pemanggilan Menhub
- Puan Tegaskan Panja Bukan Upaya Politisasi Kasus Jiwasraya
- Bukan Impor, Pemerintah Perlu Berdayakan Petani Garam
- Ada Ketidakadilan, DPR Minta Tunda Kenaikan Tarif Jalan Tol
- DPR Minta Libatkan Buruh Bahas Omnibus Law 'Cilaka'
0 Comments